Oleh: Nurul F Tuasikal ( Mahasiswa Fak Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang )

MALUKUnews: Generasi hari ini adalah output kristalisasi keseluruhan rangkain proses yang dialaminya semasa mengemban status sebagai pelajar. Sehingga benar saja jika keberhasilan atau kegagalan suatu generasi adalah hasil uji coba sistem pendidikan yang berlaku saat itu.

Pendidikan yang dikomersialisasi, hak mengampu pendidikan yang masih dipertanyakan, kekerasan dalam berbagai wujud, hingga ketidakprofesionalan tenaga pendidik masih merupakan potret dunia pendidikan yang selalu hangat diperbincangkan bangsa kita.

Jika kita mengacu pada pemikiran Paulo Feire, maka sistem pendidikan yang kita anut saat ini ialah sistem pendidikan yang dominatif dimana sentralisasi dalam proses belajar mengajar di kelas terlihat jelas. Sehingga melahirkan generasi yang hedonis, tidak percaya diri, tidak jujur, tidak mandiri dan tidak mau bertanggung jawab. Generasi saat ini juga terlalu terbuai dengan kemajuan teknologi.

Sistem pendidikan yang diterapkan saat ini masih belum mampu menghasilkan para pesaing handal. Hal ini diperkuat dengan kualitas SDM di Indonesia yang masih menjadi focus utama pemerintah.

Dalam menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan mendatangkan bonus demografi tentu merupakan kabar yang baik. Namun, jika SDM kita tidak siap maka bisa menjadi boomerang untuk kita.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia masih rendah. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh world bank berkaitan dengan Human Capital Index. Dimana kualitas kita masih sangat tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam yang berada diperingakat 48, Singapura yang berada diperingkat 1, Malaysia diperingkat 55 kemudian Thailand berada diperingkat 65 dan Filipina berada diperingkat 84 sementara negara kita tertinggal jauh dengan menduduki peringkat 87 dari 157 negara.

Saat ini, pendidikanlah satu-satunya kunci untuk memperbaiki Kualitas SDM kita. Lewat pidato yang dibawakan Presiden RI, Jumat (16/8/2019), pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Indonesia dengan menganggarkan anggaran pendidikan pada tahun 2020 sebesar Rp 505,8 triliun dengan harapan anggaran tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang pendidikannya tertinggal.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah anak putus sekolah di 34 provinsi berada di kisaran 4,5 juta anak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun jumlahnya 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, sejumlah 2.420.866 anak yang tidak bersekolah. Jumlah ini kemudian semakin bertambah sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Saat ini, diperkirakan jumlah anak putus sekolah meningkat sejalan dengan perkiraan meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Di Ambon sendiri, Gubernur Maluku, Murad ismail mengkalim jumlah kemiskinan meningkat menjadi 40 persen yang berasal dari banyaknya pekerja yang terpaksa dirumahkan mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, swalayan, dan pedagang kaki lima.

Jika pemerintah tidak bertindak cepat dalam memutus rantai penyebaran virus corona. maka, dapat dipastikan bahwa jumlah anak putus sekolah akan semakin membludak dan bisa dipastikan pula bahwa kualitas SDM yang sedang coba ditingkatkan oleh pemerintah melalui pembenahan di sektor pendidikan tidak akan pernah menyentuh garis finish. (***)