Oleh: Ferry Kasale, S.Pd (Sekretaris DPC PDI Perjuangan SBB)

MALUKUnews: Rakyat mulai merasakan efek dari semakin bringasnya penyebaran Pandemi Covid-19. Keadaan ini semakin diperparah dengan Keputusan pemerintah untuk melaksankan Pembatasan sosial Berskala Regional (PSBR). Nasib orang-orang yang hanya tergatung sebgai pekerja Buruh, tukang ojek, karyawan swasta, petani, nelayan dan lain sebagainya kini merasakan dampaknya, beban hidup mereka semakin berat.

Betul, ada Kebijakan Pemerintah untuk memberikan bantuan sosial berupa barang (sembako) maupun uang tunai, untuk meringankan beban hidup mereka untuk beberap bulan ke depan.

Namun, lagi-lagi bantuan semacam ini jika di liat tidak seberapa bila di bandingkan dengan kebutuhan yang sesunguhnya.

Pantauan kami sampai saat ini, Penyaluran bantuan-bantuan sosial tersebut belum terlaksana akibat terkendala mekanisme normatif yang mesti dilalui, mulai dari validasi data penerima, pengusulan dokumen perubahan Anggaran dinsetiap tingkatan hingga, tahapan-tahapan normatif lainnya yang harus dilalui barula tahapan realisasi anggaran-anggaran tersebut.

Tentu kondisi seperti ini memberi dampak yang sangat beragam bagi masyarakat kita. Rakyat yang sudah sangat membutuhkan terpaksa harus menahan penderitaan lantaran proses birokrasi yang cukup menyita waktu.

belum lagi pola rekruitmen calon penerima yang dilakukan tidak transparan hal ini dapat beresiko masalah baru saat penyaluran bantuan nanti.

Fakta-fakta ini sebenarnya jika tidak di kelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah, maka sudah barang tentu akan muncul beragam persoalan.

Pendapat kami, sebaiknya Anggaran yang di Alokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang santet beredar kabar dengan dominal yang sangat fantastis yakni Rp. 50 Miliar untuk penanganan Kasus Pandemi Corona 19 di Kabupaten SBB, itu di fokuskan pada upaya menyediakan cadangan pangan lokal, dengan cara mendaya gunkan petani-petani lokal kita di SBB.

Hal ini dianggap penting lantran sampai saat ini kita belum bisa memastikn kapan Virus Corona ini berakhir.

Sementara secara nasional pemerintah pusat juga belum bisa memastikan cadangan pangan bisa bertahan hingga berapa lama. Olehnya itu, Pemerintah Daerah sebaiknya konsen mendorong para petani lokal kita untuk menyiapkan lahan. Selebihnya untuk kebutuhan-kebutuhan pangan lokal yang dianggap tepat bagi masyarakat SBB segera di identifikasi oleh pemda untuk menyediakan bibit, anakan dan lain sebagainya.

Artinya apa, dari aspek ketersediaan stok pangan, ketika kita di hadapkan dengan kondisi krisis pangan misalkan kita sudah sangat siap soal itu. Kemudian Petani kita diperdayakan ditengah situasi sulit seperti ini.

Selain itu, pola pemberian bantuan sosial tidak bisa di jadikan sebagai solusi tepat, karna cara ini hanya akan membat masyarkat hidup tergntung. Padahal jumlah bantuannya tidak begitu cukup.

Tetapi jika masyrakat itu di berdayakan oleh pemerintah dengan cara mengoptimalkan masyarakat petani kita untuk menggrap tanaman pangan lokal kita, sudah pasti kita akan sangat terbantu sudah begitu masyarkat kita tetap berdaya. (***)