Oleh: Fathum Mubin (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang )

MALUKUnews: Surat terbuka untuk Puan dan Tuan yang duduk dengan kursi hangat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Istana Merdeka.

Tepat tanggal 12 Mei 2020 pemerintah dan DPR mengesahkan UU Minerba di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, di masa pandemi saat ini banyak masyarakat yang mengharapkan belas kasih dan bantuan terhadap negara.

Sudah 3 bulan lebih Indonesia dilanda dengan virus yang sangat mematikan ini, sudah ada jutaan masyarakat Indonesia yang positif tersangkut corona, data per tanggal Rabu, 13 Mei 2020 ada 15.438 jiwa yang positif, 3.287 jiwa yang sembuh, dan 1.028 meninggal.

Dengan data tersebut sangat jauh dari kata sempurna dalam penangan Covid-19. Bahkan ada beberapa kalangan politisi dan pengamat memprediksikan Indonesia bebas dari corona sampe akhir tahun. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini sangatlah kompleks dari ketimpangan rumah sakit, disparitas peralatan medis seperti APD dan sejenisnya, kebijakan yang tumpang tindih, DPR yang harus butuh uang THR dengan mengesahkan UU Minerba.

Dengan disahkannya UU Minerba terlihat sangat jelas dan secara sadar memberikan bentuk jaminan (bailout) dan APDH (alat pelindung diri hukum) untuk keselamatan elite korporasi.

Dengan banyaknya penggusuran lahan pertanian yang dirasakan oleh masyarakat kini beban alam dan masyarakat ditambah dengan disahkannya UU Minerba. Dalam UU Minerba tersebut sangat jelas banyak yang bermasalah dan menguntungkan kalangan elite, dimasa pandemi saat ini masyarakat lah yang sangat menderita, kekosongan ruang aspirasi dan partisipasi public sangat kentara terlihat.

Sementara dengan berjalannya waktu DPR dan pemerintah tengah mempersiapkan bailout atau memberikan wacana untuk pemotongan tarif royalti yang harus dibayar perusahaan kepada Negara dan sejumlah insentif lainnya bagi perusahaan.

Berbagai kalangan kelompok civil society berpendapat bahwa pemerintah telah memberikan ruang VVIP bagi menyelamatkan perusahaan tambang. Salah satunya adalah perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B (perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara) tanpa pengurangan luas wilayah, perluasan definsi wilayah pertambangan sampai lautan plus pulau kecil, peluang tak menjalankan reklamasi pasca tambang, sampai pemindahtanganan IUP dan IUPK.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Yth. Ibu Puan Maharani pada tanggal, selasa 12 Mei 2020 sangatlah cepat dan sangat kilat dengan alasan mempersingkat waktu, tetapi rakyat dibuat menjerit dimasa pandemi Covid-19.

Dari Sembilan fraksi yang ada di parlemen hanya ada delapan (8) fraksi yang setuju terhadap UU Minerba diantaranya ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai yang diparlemen menolak keras tentang keputusan UU Minerba karena menurut Partai Demokrat menilai kebijakan ini tak tepat disahkan ketika Indonesia ditengah masa pandemi covid-19, bahkan dalam rapat paripurna tersebut salah satu perwakilan partai berkata seharusnya pengesahan RUU Minerba ditunda sampai kondisi Indonesia pulih dari masa pandemi corona-19.

Kemudian, dengan pernyataan sikap Partai Demokrat menolak UU Minerba di saat ini apakah ketika Indonesia selesai mengalami pandemi covid-19 Partai Demokrat setuju dengan UU Minerba tersebut ? itulah pertanyaan yang harus kita telurusi lebih terhadap Partai Demokrat pimpinan AHY.

Menurut, Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bhaktiar dari sisi proses pembahasan RUU ini sangatlah tertutup dan tidak dapat diakses publik, pembahasan RUU Minerba tersebut tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), pada dasarnya DPD RI mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam membahas RUU Minerba ini tetapi yang menjadi masalah adalah DPD tidak diikutsertakan dan DPD juga tidak memahami hal ini. Dalam pembahasan RUU tersebut sangat banyak perubahannya hamper 80%, sehingga RUU Minerba ini tidak mampu menggunakan hak konstitusionalnya.

Selanjutnya dalam RUU Minerba ini ada beberapa pasal yang penting dihapus dari UU lama diantaranya: pasal 83 ayat 2 mengatur tentang mengatur batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan mineral logam paling banyak 25 ribu hektare, pasal 83 ayat 4 menyebut batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan batu bara paling banyak 15 ribu hectare, pasal 165 mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kemudian pasal yang kontroversial ialah pasal 1 ayat 13A, pasal 1 ayat 28A, pasal ayat 2, pasal 22, pasal 42 & 42A, 4, Pasal 162 & 164, pasal 169A, pasal 169B ayat 5. Bahwa dari beberapa pasal kontroversial tersebut melihat secara jelas dan gamblang taka da masyarakat yang menempatkan warga sebagai subjek yang berdaulat menentukan tanah mereka sendiri, dalam pasal tersebut pun tak ada yang mengatur dan memungkinkan hak veto rakyat menolak tambang ditanahnya sendiri.

Kemudian, dalam pidato Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI dan juga merupakan Wakil Ketua Panja RUU Minerba mengatakan "bahwa RUU Minerba tersebut belum bisa menyenangkan semua pihak atau kalangan”. Secara garis besar pernyataan tersebut menganggap bahwa menyalahiaturan atau membelakangi substansi dasar sebuah UU atau regulasi yang seharusnya berada untuk kepentingan publik. (***)