Oleh: DR. Subair (Anggota Bawaslu Maluku/Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Datin)

MALUKUnews: Bawaslu Provinsi Maluku kembali buka Pendaftaran bagi calon Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan pada Kabupaten Penyelengara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Maluku yaitu dengan rincian :

1 Seram Bagian Timur (SBT), jumlah kecamatan 15, Jumlah dibutuhkan 198 orang

2 Maluku Barat Daya (MBD), jumlah kecamatan 17, jumlah yang dibutuhkan 118 orang

3 Buru Selatan (Bursel), jumlah kecamatan 6, jumlah yang dibutuhkan 79 orang

4 Kepulauan Aru , jumlah kecamatan 10, jumlah yang dibutuhkan 119 orang.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, jadi kewenangan Pembentukan Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan Berada pada Panwas Pemilihan Kecamatan.

bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Desa/Keluarahan Tahun 2020, yaitu Bawaslu telah memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar Panwas Pemilihan Kecamatan segera Membentuk Panwas Pemilihan Desa/Keluarahan dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. Pembentukan Panwas Pemilihan Kelurahan/Desa wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis yang disampaikan oleh Bawaslu.

Untuk itu Bawaslu Provinsi Maluku membuka kesempatan bagi seluruh Masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwas Pemilihan Desa/Keluarahan. Adapun persyaratan adalah sebagai berikut :

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berusia paling rendah 25 tahun saat pendaftaran.
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
  4. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil.
  5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.
  6. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
  7. Berdomisili di Kecamatan setempat dibuktikan dengan E-KTP.
  8. Mampu secara jasmani, rohani dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
  9. Mengundurkan diri dari jabatan politik, pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftarkan diri.
  10. Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
  11. Bersedia bekerja dengan penuh waktu, dibuktikan dengan surat pernyataan.
  12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan, dan/atau BUMN atau BUMD selama masa jabatan jika terpilih.
  13. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
  14. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain.
  15. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwascam Pujut, dengan melampirkan :

a. Foto kopi E-KTP.

b. Pas Foto warna terbaru ukuran 2 kali 3, sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah

c. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan ijazah pendidikan terakhir dengan menunjukkan ijazah asli.

d. Daftar riwayat hidup.

e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, disampaikan pada saat pendaftaran.

f. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain.

g. Surat pernyataan :

1) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

2) Tidak pernah menjadi anggota Parpol selama sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

3) Tidak akan menjadi anggota Parpol selama menjabat sebagai Panwaslu Desa.

4) Tidak pernah di pidana oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

5) Bersedia kerja penuh waktu.

6) Bersedia untuk menduduki jabatan politik, pemerintahan, BUMN, BUMD, selama masa keanggotaan apabila terpilih. 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

8) Bebas dari penyalahgunaan narkotika.

9) Tidak pernah diberhentikan secara tidam hormat dari penyelenggara pemilu/ pemilihan oleh DKPP, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU atau KPU Kabupaten/Kota.

h. Pelamar melampirkan dokumen atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administratif.

i. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwas Pemilihan Desa/Kelurahan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwas Pemilihan Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten (Buru Selatan, Saram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya), laman resmi Bawaslu Provinsi Maluku/Kab/Kota.

j. Dokumen pendaftaran disampaikan langsung ke Sekretariat Panwas Pemilihan Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten (Buru Selatan, Saram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya).

k. Dokumen persyaratan masing-masing dibuat rangkap 2 ( 1 rangkap asli, dan 1 rangkap fotokopi).

l. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 16- 22 Februari 2020.

m. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun.

Selanjutnya Timeline Pembentukan Panwas Pemilihan Desa/Kelurahan Pada Pilkkada Tahun 2020 antara lain :

  1. Pengumuman Pendaftaran, tanggal 10-16 Februari
  2. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas 16-22 Februari
  3. Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi, tanggal 16-22 Februari
  4. Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas, tanggal 16-22 Februari
  5. Pelaksanaan Tes Wawancara , tanggal 16-22 Februari
  6. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Tes Wawancara, tanggal 25-27 Februari
  7. Perpanjangan Pendaftaran, tanggal 27 Feb -4 Maret
  8. Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi pada Masa Perpanjangan Pendaftaran , tanggal 27 Feb -4 Maret
  9. Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Pada Masa Perpanjangan , tanggal 27 Feb -4 Maret
  10. Pelaksanaan Tes Wawancara pada Masa Perpanjangan Pendaftaran, tanggal 27 Feb -4 Maret
  11. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara pada Perpanjangan Pendaftaran , tanggal 4-5 Maret
  12. Tanggapan Masyarakat dan Klarifikasi Atas Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat, tanggal 6-10 Maret
  13. Pengumunan Calon Terpilih , tanggal 12 Maret
  14. Pelantikan, tanggal 13-20 Maret 2020.