Oleh: Saadiah Uluputty, ST ( Anggota Fraksi PKS DPR RI )

MALUKUnews, Ambon: Hari ini, Senin 27 Januari 2020, saya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama dengan Kementrian ESDM beserta jajaran. Dalam rapat hari ini saya menegaskan sikap dari fraksi PKS terkait wacana pemerintah untuk mencabut subsidi dan merubah skema subsidi menjadi sistem tertutup.

Wacana ini membuat heboh Nasional dan gaduh ditengah masyarakat. Bukan itu saja, ternyata ada efen ikutannya yaitu masyarakat antri panjang dan beberapa distributor menaikan harga gas elpiji 3 kg yang sudah masuk subsidi.

Maka saya minta dengan tegas kepada pemerintah agar hentikan. Beberapa alasan yang saya sampaikan anatra lai :

  1. Pemerintah dan DPR telah menetapkan secara bersama, besaran subsidi gas sebesar Rp 50,6 triliun dalam APBN 2020. Penetapan ini tentu saja didasari atas asumsi makro maupun mikro dan sejumlah daya dukung valid terutama yang berkaitan dengan data penerima manfaat subsidi LPJ 3 kg.

  2. Ketika penetapan besaran subsidi dalam pembahasan RAPBN Tahun 2020 bersama DPR, seharusnya telah dipastikan bahwa pemutakhiran data penerima dan mekanisme penyalurannya telah direncanakan secara baik. Sekarang ada masalah yang diangkat oleh pemerintah, berkaitan dengan distribusi yang tidak tepat sasaran dan data penerima yang belum valid. “Ini soal yang ada di ada pemerintah”

  3. Subsidi LPJ 3 Kg kepada masyarakat miskin, membutuhkan daya dukung banyak pihak dan kerjasama antar kementerian. Jika ada masalah seperti sekarang, bukan subsidi yang dicabut tapi model koordinasi dan penguatan system antar kementerian yang diperbaiki.

  4. Soal pemutakhiran data, dalam kurun waktu 2019, pos anggaran dengan realisasi terendah adalah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang baru mencapai angka 62 %, padahal validitas data adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan sebagai prasyarat untuk penetapan bantuan subsidi yang tepat sasaran.

  5. Bagaimana DPR bisa diyakinkan oleh pemerintah bahwa : (1) urusan penataan system dan pemutakhiran dan validasi kelompok sasaran penerima subsidi bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan, dengan menegaskan sikap pertengahan 2020 subsidi LPG 3 kg ditiadakan, serta (2) menaikan harga elpiji 3 kg untuk kelompok yang dianggap tidak lagi berhak mendapatkan subsidi?. Ini kebangetan, mencabut subsidi secara sepihak tapi amburadul dari sisi pemutakhiran kelompok sasaran penerima manfaat. Cara ini tidak tidak menyelesaikan masalah, tapi menciptakan kerumitan dan masalah baru.

  6. Terkait model distribusi tertutup, Pemerintah telah melakukan uji coba di sejumlah daerah. Evaluasinya belum ada. Identifikasi temuan persoalan yang terjadi tidak dipaparkan secara transparan. Uji coba itu dikaji ulang. Perbaiki system yang dianggap lemah ketika uji coba. Baru tetapkan model secara nasional. Jangan ujuk – ujuk langsung buat gerakan nasional distribusi melon secara tertutup. Kacau nanti karena karakter tiap daerah berbeda.

  7. Pencabutan subsidi dan penataan distribusi melon 3 kg sebaiknya disiapkan secara matang. Bicarakan ulang. Jangan dipaksanakan untuk diperlakukan pada tahun 2020. Besaran subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2020 sebesar Rp 50,6 trilyun mampu untuk menyediakan LPG dengan harga pasar Indonesia, sehingga tercukupi LPG sebanyak 4,4 miliar kilogram LPG untuk 30,3 juta masyarakat miskin.

  8. Tata system distribusi, bukan cabut subsidinya. Karena mencabut subsidi secara sepihak oleh pemerintah bukanlah tindakan yang arif. Itu berpotensi melanggar UU.

Baiknya pemerintah mengoptimalkan sistem pengawasannya bukan mencabut subsidi yang akan membuat efek ikutan menyengsarakan rakyat terutama wong cilik. Negara harus hadir memberi kesejahteraan bagi rakyatnya bukan mencarj keuntungan dari rakyatnya. (***)

Artikel ini di ambil dari akun FB: Saadiah Uluputty