MALUKUnews, Ambon: Kalangan politisi, asosiasi tembakau maupun pelaku usaha tembakau mengaku tidak sependapat ada wacana penggabungan antara Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) serta rencana penggabungan layer 1 untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Ketua Panja RUU Tembakau Firman Subagyo menilai, penggabungan itu hanya akan meningkatkan jumlah pengangguran.

Menurutnya, jika penggabungan layer 1 SKT dilalukan, maka banyak produsen rokok akan kalah bersaing dan tentunya berdampak pada pengurangan jumlah karyawan sebagai langkah efisiensi.

"Kami keberatan dengan hal ini, masyarakat banyak harus dipikirkan juga,” ujar Firman dalam rilis yang diterima Malukunews.co, Kamis (11/07).

Firman memprediski, tahun ini tidak akan ada pembahasan mengenai perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan penerapan simplifikasi secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap jumlah pekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

"Semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti memberikan dampak bagi pekerja, terutama pekerja dalam sektor tembakau. Beberapa serikat pekerja ada yang sudah memberikan laporan kepada saya mengenai dampak penerapan simplifikasi ini," kata Sudarto dalam keterangannya.

Sudarto melanjutkan, bukan hanya isu mengenai simplifiaksi dan roadmap cukai, namun keseluruhan regulasi pemerintah tentang IHT pasti memberikan dampak pada jumlah pekerja.

“Sebab selama ini, semangatnya kan hanya untuk menaikkan pajak dan meningkatkan pendapatan negara, tapi mengurangi jumlah pekerja. Jadi pasti berdampaklah,” jelasnya.

Pada prinsipnya, kata dia, keberlangsungan IHT itu sangat tergantung dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

"Regulasi yang ada akan berdampak kepada keberlangsungan perusahaan hasil tembakau. Dengan makin berkurangnya jumlah industri hasil tembakau, tentu saja akan berdampak kepada tenaga kerja yang ada," papar Sudarto.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI), Agus Parmudji mengatakan, penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 156/2018 sudah tepat, regulasi di industri rokok perlu pembahasan yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dampaknya secara keseluruhan, baik terhadap petani tembakau maupun industri kretek nasional.

“Simplifikasi tarif cukai akan mematikan industri kretek nasional yang merupakan penyerap tembakau petani lokal bahkan nasional,” ujarnya.

Kadispora juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan DKN Gema Desantara yang telah memberikan perhatian kepada para pemuda di Seram Bagian Barat untuk menjadi Kader Anti Narkoba. “Terimakasih Kemenpora sudah memfasilitasi pelatihan ini bersama Gema Desantara. Gema Desantara inikan kumpulan pemuda desa ya, jadi cocok kita masuk desa, agar tidak hanya pemuda, tapi seluruh masyarakat di SBB ini bisa menangkal masuknya Narkoba," tutur Said.

Nurmanengsi, selaku pengurus pusat Gema Desantara menyatakan siap bekerjasama dengan Dispora SBB untuk membentuk Kelompok Pemuda Anti Narkoba sampai ditingkat desa. “Komitmen kami adalah mengabdi di desa untuk Indonesia, jadi kami siap bekerjasama dengan Dispora SBB dan pihak-pihak lainnya untuk melatih teman-teman menjadi Kader Anti Narkoba sampai di desa-desa," kata Nurmanengsi.

Arifin Majid selaku Asisten Deputi Bidang Peningkatan Wawasan Pemuda memberikan keterangan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada tahun 2019 ini bekerjasama dengan DKN Gema Desantara sedang menyelenggarakan pelatihan Kader Pemuda anti Narkoba di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku dengan target terbentuknya seribu Kader Pemuda Anti Narkoba, salah satunya adalah di Kab. Seram bagian barat.

“Pak Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Inpres No. 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, maka kita semua harus mendukung pelaksanaan Inpres tersebut, tidak hanya kementerian, Pemerintah daerah juga harus berperan aktif. Kemenpora setiap tahun melaksanakan pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba. Tahun 2019 ini di provinsi maluku, Gema Desantara difasilitasi oleh Kemenpora RI melakukan pelatihan 1000 kader pemuda anti narkoba, termasuk di Seram Bagian Barat, ujar Atifin.

Arifin meminta Kader Pemuda Anti Narkoba yang sudah dilatih ini dapat terintegrasi dengan program-program Pemerintah daerah dalam upaya pencegahan bahaya Narkoba. “Pemuda-pemuda ini sudah dilatih, kami harap Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan program-programnya bersama mereka, agar masyarakat luas di SBB mendapatkan pemahaman dan kesadaran untuk menolak masuknya Narkoba ke kampung-kampung mereka”, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional Gema Desantara, Jaelani berharap, para peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan di Kabupaten Seram Bagian Barat ini dapat berperan aktif dan masif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Sehingga ke depan, Kabupaten SBB menjadi wilayah yang bersih dari narkotika dan pemudanya pun dapat terus berkarya untuk kemajuan daerahnya. (Red)