Oleh: Gaston Otto Malindir, S.I.P (Koordinator Perhimpunan Mahasiswa Aru di Bandung)

MALUKUnews: Proses pemilihan dinegara demokrasi sejati berlandaskan pada kedaulatan rakyat, melalui prosesi pemilu yang telah diatur dalam undang-undang Pemilihan Umum maupun aturan pelaksanaan lainnya.

Pemilihan umum (PEMILU) merupakan wadah bagi individu-individu warga negara dalam menyalurkan hak politiknya, baik untuk memilih dan dipilih, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pemilihan Umum di Indonesia dilakukan untuk memilih para pelayan rakyat baik dilembaga eksekutif maupun legislatif, mulai dari tingkat pusat sampai daerah kota/kabupaten.

Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia sudah dimulai sejak Tahun 2005, yakni melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah bergulir tiga periode pergantian kepala daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, hari ini masyarakat dibeberapa daerah di Indonesia memasuki fase kedua PILKADA serentak setelah Tahun 2019, dan salah satunya adalah Provinsi Maluku.

Menghadapi PILKADA serentak ditahun 2020, akan ada empat kota/kabupaten yang berperan aktif diantaranya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Buru Selatan (BURSEL), dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Meskipun ditengah penyebaran virus covid-19 yang tak terbendung, pemerintah memastikan bahwa PILKADA serentak 2020 akan tetap dilangsungkan dengan menerapkan protocol kesehatan yang ada.

Dalam setiap pertarungan politik baik legislatif maupun eksekutif, akan selalu ada kelompok pendukung diblakang para calon, yang sering kita kenal dengan tim pemenangan/ tim sukses.

Biasanya tim sukses ini berasal dari kelompok partai politik pendukung pasangan calon maupun individu-individu masyarakat. Biasanya tim ini mulai bekerjaa saat pasangan calon kepala daerah telah resmi dinyatakan lulus ferifikasi calon serta resmi menjadi bakal calon. Namun yang tidak disadari selama ini atau sengaja diacuhkan adalah kapasitas dari tim sukses itu sendiri.

Untuk mendapatkan tim sukses yang memiliki kapasitas dalam kaitannya dengan kontestasi politik (PILKADA) tergantung kepada bagaimana rekrutmen dari para pasangan calon kepala daerah.

Idealnya, tim sukses ini bukan hanya mempersiapkan strategi untuk pemenangan paslon saja, melainkan bagaimana agar pola yang digunakan dapat juga memberika pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini yang kadang dilupakan oleh para pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya, yang mana mereka lebih mengutamakan kemenangan pasangan calon yang didukung dari pada harus memikirkan dampak prosesi PILKADA kepada masyarakat.

Provinsi Maluku sebagai salah satu daerah berkembanga di Indonesia yang hari ini membutuhkan ide-ide baru sebagai bentuk pembaharuan disemua aspek, tidak terkecuali poltik. Perkembangan dan kemajuan Maluku ditentukan oleh pemimpinnya, baik pemimpin ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota, oleh sebab itu PILKADA serentak yang akan dilaksanakan hari ini khususnya di empat kabupaten/kota di Maluku, harus disikapi dengan serius.

Pemilihan Kepada Daerah serentak 2020 khususnya di empat kabupaten/kota di Maluku hari ini bukan sekedar ajang untuk meraih kekuasan semata, tetapi lebih dari pada itu bagaimana masyarakat dapat diberikan edukasi/pengetahuan terkait politik.

Mengingat yang terjadi pada PILKADA beberapa dekade keblakang seringkali masyarakat hanya dijadikan objek politik saja, masyarakat hanya dibutuhkan suaranya saja sebagai syarat untuk mencapai kekuasaan dan setelah itu dilupakan.

Demi terwujudnya pendidikan politik kepada masyarakat MALUKU dimasa PILKADA, maka kapasitas tim sukses dari para pasangan calon yang akan bertarung di PILKADA sangat dibutuhkan mengingat ruang gerak tim sukses yang begitu luas. Tim sukses yang memiliki kapasitas akan menggunakan pola-pola yang terstruktur, inovatif serta mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga berdampak pada kualitas PILKADA itu sendiri begitupun sebaliknya.

Mungkin bagi masyarakat awam, beberapa pola yang digunakan oleh tim sukses adalah wajar, padahal jika dikaji lebih jauh pola-pola yang seringkali digunakan adalah pola-pola yang sudah kusam dan tidak relevan dengan zaman saat ini.

Sebagai contoh pola lama yang masih digunakan oleh beberapa tim sukses pada PILKADA dibeberapa daerah di Maluku yakni isu suku/etnis (politik identitas). Pola seperti ini adalah pola lama yang digunakan oleh pribumi/kelompok lokal pada zaman dahulu untuk menjaga agar kekuasaan tidak jatuh ketangan para pendatang.

Pada era 4.0 hari ini, kesamaan buku/etnis tidak bisa digunakan sebagai landasan dalam menentukan keberhasilan kinerja pasangan calon ketikan nantinya terpilih. Zaman hari ini tidak lagi menuntut bagaimana seorang pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan baik melainkan bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan gagasan baru/ inovasi baru untuk membangun daerahnya.

Tim sukses yang memiliki kapasitas dalam kontestasi politik khususnya PILKADA serentak 2020 di Maluku akan lebih memainkan isu pada permasalahan yang urgent didaerahnya dan benar-benar harus dibenahi melalui visi & misi yang ditawarkan oleh pasangan calon yang didukung.

Tim sukses yang memiliki kapasitas akan memainkan isu menggunakan data sebagai bentuk perbandingan baik yang menguntungkan pasangan calon yang diusung maupun untuk menjatuhkan pasangan calon lawan. Jika pola-pola seperti ini dimainkan oleh para tim pemenangan pasangan calon kepala daerah, maka dengan sendirinya masyarakat akan mendapatkan edukasi terkait politik dan tentunya menjadi landasan bagi masyarakat dalam memberika pilihan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dengan begitu maka PILKADA serentak 2020 dibeberapa daerah kabupaten/kota di Maluku akan lebih berkualitas dan menentukan hasil dari pilkada itu sendiri. (***)