MALUKUnews, Jakarta: Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Partai Perindo Ricky Margono menilai wacana pemerintah memulangkan ratusan warga negara Indonesia eks ISIS tak perlu diistimewakan.

“Tidak perlu pemerintah istimewakan dan berupaya untuk memulangkan mereka karena mereka sendiri sudah membakar paspor,” tutur Ricky, Selasa (12/02/2020.

Tindakan eks ISIS membakar paspor itu, menurutnya secara implisit telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Membakar paspor dalam keadaan sadar merupakan resiko bagi eks ISIS karena merasa tak memiliki hak kewarganegaraan.

Kendati demikian, Ricky menyampaikan diperlukan langkah formil bagi mantan ISIS untuk kembali mengajukan permohonan paspor Indonesia dan kewarganegaraan mereka.

Asalkan, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mantan ISIS yang tidak memiliki riwayat pemberontak dan menghadapi permasalahan hukum, semisal anggota keluarga dan anak-anak dari pejuang eks ISIS.

“Nanti jika paspor berhasil kembali diterbitkan, maka mereka bisa kembali dengan sendirinya tidak perlu diistimewakan untuk dipulangkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Sementara, bagi WNI mantan kombatan ISIS tersandung masalah hukum ataupun pidana, sepantasnya mempertanggungjawabkan perbuatan mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Suriah.

Selain itu, Ricky mengingatkan pemerintah akan dampak buruk jika eks ISIS ini kembali ke Tanah Air. Dikuatirkan mereka akan melakukan aksi intoleransi yang merugikan bangsa dan negara ini.

“Takutnya nilai toleransi di Indonesia ke depannya akan semakin parah. Notabene sekarang saja sudah bisa kita rasakan Indonesia sudah mulai tidak ramah atau tidak lagi berada dalam keadaan negara yang bertoleransi,” tegas Ricky. (Sumber: partaiperindo.com)