Oleh: M. Saleh Wattiheluw (Pemerhati Pembangunan Maluku)

MALUKUnews: Masyarakat Maluku pasti dikejutkan dengan berbagai sikap Gubenur Maluku, Murad Ismail di penghujung tahun 2020 ini. Sikap pertama keterangan pers dengan rekasi maka-maki, lagi-lagi soal rumah pribadi terkait dengan APBD yang memang akhirnya sudah dibatalkan oleh Pemprov Maluku.

Sikap ini mendapat rekasi dari publik Maluku yang sesunggungnya tidak pantas kata-kata-tersebut diucapkan oleh seorang pejabat Negera apalagi Gubernur. Nampaknya pilihan kata dalam komunukasi publik untuk menjelaskan sesuatu kepada masyarakat tidak tepat. Mungkin karena Gubernur Murad Ismail kurang memiliki perbendaharaan kata, karena itu publik tidak bisa disalahkan ketika ada kritik balik.

Kedua, sambutan Geburnur Maluku Morad Ismail pada acara perngresmuan gedung FMIPA Unpati pada tanggal 22 Desember 2020 yang dimuat Media Malukunewsco, ada kesan curhat yang sangat kuat, antara lain pengulangan soal pembangunan rumah pribadi yang dikaitkan dengan APBD’ “Orang Maluku baru bangun sedikat saja sudah ribut,” kata Murad dalam sambutan peresmian gedung MIPA itu.

Memang tidak pantas uang negara/daerah digunakan untuk kepentingan pribadi, siapun dia jadi gubernurnya, karena itu menyalahi aturan perundang-undangan. Jika itu terjadi lalu siapa yang harus bertanggung jawab. Subtansi kritik ini sangat objektif dan rasional. Mestinya jika rumah jabatan di Mangga Dua dianggap tidak layak lagi sebaiknya bangun baru.

Orang Maluku selalu membicarakan hal-hal negatif orang lain, rasanya kritik dan kontrol terhadap pemerintah masih dalam batas wajar, dan mestinya harus diterima. Karena itu dijamin oleh aturan urusan benar atau salah soal penilaian kemudian. Sebetulnya orang Maluku tidak subjektif sebagaimana dikonotasikan oleh gubernur.

Membandingkan pembangunan Maluku dengan Manado terkesan Maluku tertinggal, inilah kesalahan kolektif yang yang harus dijawab bersama, dan dilihat dari semua sudut aspek pembangunan. Ujungnya adalah yang penting investor masuk.

Satu pertanyaan mendasar sudah berapa orang investor masuk di Maluku selama satu tahun enam bulan, dan di bidang apa saja para investor menginvestasikan modalnya untuk membangun Maluku. Mestinya soal investor menjadi salah satu subtansi dalam sambutan Gubernur Murad Ismail itu.

Usia kepemimpinan Gubernur Murad selama 1,6 bulan belum pernah minta satu jata proyek. Hal itu bukan orientasi selama jabat Gubernur. Memang tidak pantas dan tidak boleh seorang kepala daerah minta paket proyak, karena negara telah menyediakan anggaran besar untuk soeorang gubernur lewat APBD karena jabatan.

Selaku pemerhati, sedih kalau memang itu benar sambutan tertulis gubernur, artinya para staf ahli yang bertugas untuk menulis sambutan gubernur samasekali tidak jeli dalam menempatkan konten subtansi yang harus disampaikan dalam acara dilingkungan kampus.

Mestinya konten isi sambutan gubernur adalah dunia pengetahun, penelitian, kemajuan pembangunan dan kemajuan investasi, demikian juga sejauh mana tugas dan tanggung jawab sebuah kampus. Tapi bukan konten dengan subtasi curhat sebagaimana isi sambutan tersebut.

Sunggu kurang rasional dan bisa berakibat memunculkan reaksi baru dari publik terhadap Gubernur. Selaku pemerhati berharap agar gubernur memiliki staf yang cerdas, mumpuni untuk menulis sambutan atau pidato. (***)