Oleh: Safri Rumakuai ( Ketua PMII Komisariat Unpatti dan Mahasiswa Fak Hukum)

MALUKUnews: Pasa dasarnya setiap kurupsi, dan teman-temannyaa seperti suap, pencucian uang dan penggelapan di birokrasi mana saja sifatnya sama. Yakni pemanfaatan oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.

Di belahan bumi manapun, pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan, karenanya patut di simpulkan bahwa pelaku kejahatan ini adalah paling rasional di bandingkan dengan pelaku kejahatan dari jenis" kejahatan lainnya. Dalam hal perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku.

Korupsi, sebagaimana diartikan oleh Henry Campbell Black dalam sebuah kamus hukum yang berjudul Blacks Law Dictionary, adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Namun, hukum positif di Indonesia mengatur bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang menyebutkan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saya ingin mengajak kawan-kawan aktivis kota Ambon, bahwa kita harus berani bicara saling bekap dan terbuka untuk sama-sama menaruh perhatian khusus terhadap masalah-masalah hukum dan korupsi di tubuh instansi polri.

Sebab jarang terdengar terjadi penyelewengan anggaran di dalam birokrasi kepolisian, berita kurang sedap yang bertalian dengan korupsi biasanya ada kaitannya dengan perkara-perkara yang sedang di tangani.

Jangkauan korupsi yang mampuh di lakukan oknum anggota kepolisian di batasi kewenangan diskresi(kebebasan bertindak) yg di milikinya. Sejauh mana iya boleh bertindak menurut kreasi individualnya. dalam melaksanakan jabatan yg mempunyai pengaruh langsung terhadap pola-pola korupsi yang mungkin bisa di lakukan petugas bersangkutan. Untuk pola straightforward corruption (korupsi langsung) pola kesatu yg sering di lakukan petugas pada jenjang jabatan dan kepangkatan tingkat menengah ke bawah yang secara intens berhadapan langsung dengan masyarakat.

Keluar nya SP3 "pesanan" merupakan pola korupsi kedua, yakni mediocre corruption (korupsi yg biasa" saja). Dalam korupsi ini pada prinsipnya pelaku utama tidak bersentuhan langsung dengan dengan pemberi imbalan. Iya hanya menerima setoran dari anak buah yg memungut langsung dengan pihak yg tersangkut perkara.

Atasan yg menanda tangani SP3 akan menerima sejumlah bagian tertentu dari keseluruhan jumlah dana yang di berikan oleh pihak-pihak yg mendapat kenikmatan atas terbitnya SP3 tersebut.

Pola ketiga yg saya, rumuskan adalah task force corruption. Dalam pola ini suatu kesatuan telah melakukan pembiaran terhadap sikap tindak yg bersifat korup, karena standar perilaku korup yg kurang jelas.

Misalanya operasi-operasi lalu lintas yang di gelar untuk mencari dana untuk menopang biaya operasional dan sedikit kesejahteraan anggota. Operasi semacam ini, fokusnya bukan bagaimana hukum di tegakan melainkan mencari-cari kesalahan.

Semakin banyak kesalahan mereka yg terkena operasi adalah sesuatu yg di harapkan, karena hal ini akan identik dengan naiknya pendapatan. Pertanyaan nya adalah kok bisa tindakan ini secara kelompok tidak di anggapnya bersalah baik secara moral maupun hukum.

Pertukaran kewenangan diskresi menjadi uang seperti itu menjadi korupsi di tubuh kepolisian. Karena itu yang perlu di cermati untuk meminimalisir korupsi di lembaga garda terdepan sistim peradilan pidana ini adalah rentang kekuasaan diskresi pada masing-masing jabatan.

Kesimpulan mendasar dari tulisan saya di atas adalah yg sungguh menariknya yaitu polisi wajib menegakkan hukum dengan baik dan benar dan bukan untuk menggunakan hukum untuk kepentingan. (***)