MALUKUNEWS, Ambon: Puluhan Lokal Operator (LO) TV Kabel yang selama ini beroperasi di Masohi ibukota kabupaten Maluku Tengah didata kembali untuk ditertibkan. Sebanyak 14 LO diantaranya terpaksa ditutup Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku. Langkah penutupan dilakukan KPID Maluku melalui surat KPID Maluku nomor 11/A2.KPID_Maluku/ V/ 2013. Puluhan LO TV Kabel yang selama ini bersiaran di daerah layanan pulau Maluku Tengah tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran TV berlangganan alias liar. Koordinator Bidang Infrastruktur Perizinan KPID Maluku, Wahyudi Mirahadi Sanaky, mengatakan, amanat UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlanggananan, sangat jelas mengatur terkait tata cara penyelenggaraan penyiaran berlangganan, baik melalui kabel, teresterial, maupun melalui satelit. Pasal 4 ayat 2 PP 52 tahun 2005 itu jelas mengatur permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan di tujukan kepada Menteri Kominfo melalui KPI di Daerah. Bukan kepada dinas atau badan lain selain KPID. Kita secara persuasif telah mengundang ke 16 LO nakal ini ke KPID Maluku rabu 29 mei kemarin, namun hanya lima L.O. yang hadir ” kata Yudi. Kelima L.O. tersebut masing masing (TV Kabel Masohi Vision, TV Kabel Kie Raha, TV Kabel 731 Kabaresi, TV Kabel Lekasona serta TV Kabel Valentino) Dikatakannya, dalam pertemuan itu KPID Maluku telah memberikan dua opsi untuk bergabung dengan dua perusahaan TV kabel yang sudah berproses izin di Maluku ataupun mengurus izin sendiri. Dari hasil pertemuan tersebut kelima TV Kabel tersebut memutuskan untuk memilih bergabung dengan perusahan tv kabel yang sudah memiliki izin dari kementrian Kominfo. Sementara sembilan lainnya yang tidak hadir masih di nyatakan liar. Kesembilan L.O. TV Kabel tersebut masing masing TV Kabel Yanto Masohi, Masohi, TV Kabel Mas Wara Masohi, TV Kabel Roy Belakang Akper Masohi, TV Kabel Abu Leasane Pantai, TV Kabel Anugrah Masohi, TV Kabel Banda Kampung Cina, TV Kabel Braken Assegaf Banda, TV Kabel Lontor Banda, TV Kabel Walang Banda. Dikatakannya, kesembilan L.O. TV Kabel ini tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Bahkan mereka mencuri siaran lalu menjualnya untuk masyarakat tanpa memiliki izin hak siar dari provider. Mestinya isi siaran (content) yang di salurkan ke pelanggan mestinya Lokal Operator ini memiliki izin hak siar dari pemilik hak siar. Untuk itu KPID Mengambil langkah menutup usaha mereka. “Setelah penutupan ini kita akan melakukan pemantauan terhadap sembilan LO nakal tersebut. Jika masih ada yang membandel kita akan libatkan pihak kepolisian dan TNI untuk melakukan penyitaan terhadap perangkat siar ke sembilan TV Kabel ini,” tandasnya. Wahyudi yang mantan wartawan Global TV ini, manambakan, langkah ini ditempuh untuk membina para pengelola TV Kabel untuk profesional dalam mengelola usahanya. Karena dengan begitu mereka akan lebih mudah berkembang sebab memiliki kepastian hukum untuk berusaha.. Di sisi lain, KPID Maluku akan lebih mudah memantau isi siaran (content) yang disiarkan TV Berlangganan di Maluku. “Karena masih banyak conten bermasalah dan itu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3-SPS) di antaranya pornografi, pornoaksi, kekerasan, dan mistik,” ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan, setelah pulau Ambon dan Maluku Tengah pihaknya akan melanjutkan penertiban ke kabupaten/kota lainnya di antaranya Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Pulau Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual. Untuk di ketahui sebanyak dua puluh lokal operator yang kita tutup di kota Ambon 13 di antaranya sdh bergabung dengan dua perusahan tv kabel yang telah memiliki izin di Maluku. Sementara sisanya ( TV Kabel Kapota PHB, TV Kabel Denkav, serta TV Kabel NN Latuhalat/Silale) masih Liar. Sementara empat lainya sudah kolaps. “Bagi LO TV Kabel yang hingga kini belum memproses izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan untuk segera memproses izin ke KPID Maluku karena jika tidak, kami akan turun dan menutup aktivitas penyiaran mereka,” tegasnya. (Tiar)