Oleh: Safri Rumakuai (Ketua PMII Komisariat Pattimura)

MALUKUnews: Pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Melemahnya berbagai aspek, salah satunya pendidikan yang juga berdampak bagi keberlangsungan akademis mahasiswa. Lantas memerlukan kebijakan yang solutif dalam hal ini Menganai kebijakan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah yang utama mengingat semester baru akan segera dimulai oleh para mahasiswa.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa ketentuan mengenai UKT diberlakukan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti 39/2017. Yaitu biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Pembayaran yang biasanya dilakukan pada setiap awal semester baru ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Pasal 2 dan Pasal 3 Permenristekdikti 39/2017 ). Namun dengan adanya pandemi maka ekonomi mahasiswa bukan lagi tolak ukur pembayaran biaya UKT. Untuk itu pihak kampus yaitu pimpinan tertinggi Rektor harus segera mengambil kebijakan.

Bukan hanya sekedar mendengarkan keluhan dari mahasiswa semata namun pihak perguruan tinggi harus mampu merealisasikan solusi terbaik. Dalam hal ini PMII Pattimura sendiri mendesak rektor agar membebaskan biaya UKT selama pandemi. Mengingat akan memasuki semester baru, serta berkaca dari kebijakan lalu yang tak membawa perubahan apapun akan proses perkuliahan mahasiswa. Karena itu kebijakan mengenai UKT harus segera dibijkaki sepenuhnya oleh pimpinan tertinggi kampus yakni Rektor Pattimura.

Sebelumnya kebijakan pembiayaan kuota internet gratis juga masih mendapatkan tanggapan berupa keluhan, khususnya bagi mahasiswa yang tak lagi mendiami kota Ambon mengeluhkan jaringan yang sulit di desa meraka. Selain itu kuliah secara daring meskipun solusi terbaik di tengah pandemi juga masih sulit mengantikan proses kuliah secara langsung, dan lagi fungsi dari UKT sendiri adalah untuk mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga akan menjadi tidak adil jikalau mahasiswa tetap membayar UKT namun proses pembelajaran selama daring tidaklah efektif.

Berdasarakan pertimbangan, mengingat Pattimura adalah PTN (perguruan tinggi negeri) dan bukan PTS (perguruan tinggi swasta) maka kebijakan yang lebih tepat adalah dengan membebaskan biaya UKT selama Pandemi. Karena PTN selalu mendapat subsidi pemerintah sedang UKT hanya untuk mengoptimalkan proses belajar secara langsung dan bukan untuk memperkaya kampus, singkatnya UKT adalah kewajiban yang harus dibarengi dengan pemberian Hak yang sepantasnya dari pihak PTN, proses perkuliahan yang tak efektif selama work from home adalah salah satu alasan mengapa kebijakan UKT perlu mendapat tanggapan lebih dari pihak kampus. Rektor harus mengambil kebijakan pembebasan UKT selama masa pandemi itu jauh lebih solutif dibandingkan pemotongan biaya UKT.

Mengingat selama work from home perkuliahan online tidaklah terlalu efektif bagi mahasiswa dan lagi UKT ini fungsinya untuk biaya operasional perkuliahan secara langsung itulah mengapa akan terkesan tidak adil jikalau UKT tetap harus dibayar namun proses perkuliahan tak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan mahasiswa.

Mengingat Pandemi ini tak dapat diprediksi kapan berakhir, maka untuk itu PMII komisariat Pattimura meminta itikad baik dari seluruh mahasiswa agar selalu melakukan fungsi kontrol dan menghidupkan tendensi dalam mengawali segala kebijkan terhadap keberlansungan akademis mahasiswa. (***)