Oleh: Zulfikar Halim Lumintang, SST (Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Kolaka, Sulteng )

MALUKUnews: Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, Indonesia terdiri atas 17.499 lebih pulau besar dan pulau kecil.

Indonesia sendiri juga memiliki wilayah daratan seluas 2,01 juta km2 dan memiliki wilayah lautan seluas 3,25 juta km2. Dengan luas wilayah lautan mencapai hampir 41,61% wilayah Indonesia, maka keberadaan transportasi laut menjadi sangat penting bagi Indonesia. Untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain.

Kontribusi subsektor angkutan laut terhadap PDB sebesar 0,32%. Angka tersebut turun dari triwulan IV 2019 yang mencapai 0,33%. Turunnya kontribusi PDB subsektor angkutan laut, berimbas pada turunnya kontribusi sektor transportasi dan pergudangan. Dimana pada triwulan I 2020 hanya mencapai 5,17%. Sedangkan pada triwulan II 2020 mencapai 5,57%.

Hasil evaluasi Bank Indonesia pada triwulan I 2020 menunjukkan bahwa kegiatan usaha sektor transportasi mengalami kontraksi atau penurunan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor transportasi yang menyentuh angka -0,57%. Angka tersebut lebih rendah dari triwulan IV 2019 yang terakselerasi dengan SBT 0,78%.

Sejalan dengan kegiatan usaha yang menurun, realisasi penggunaan tenaga kerja sector transportasi juga mengalami hal yang sama. Ditandai dengan SBT yang mengalami kontraksi, mencapai angka -0,06%. Realisasi tenaga kerja tersebut berbeda jauh dengan triwulan IV 2019, yang mengalami akselerasi di angka 0,13%.

Evaluasi Bank Indonesia tersebut merupakan evaluasi secara akumulasi dari sector transportasi. Kemudian bagaimanakah kegiatan subsektor transportasi laut pada masa pandemi Covid-19 ini?

Fakta Transportasi Laut

Angkutan laut Indonesia sendiri telah memiliki beberapa pelabuhan besar dan kecil. Diantara pelabuhan tersebut, Badan Pusat Statistik menunjuk lima pelabuhan sebagai pelabuhan utama di Indonesia. Yaitu pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Makassar.

Jumlah kedatangan penumpang di lima pelabuhan utama pada Maret 2020 mencapai 88.767 penumpang. Jumlah tersebut bertambah 19.690 penumpang. Atau setara dengan meningkat 22,18% dari Februari 2020 yang hanya mencapai 69.077 penumpang.

Yang menarik adalah, disaat tiga pelabuhan lainnya mengalami penurunan jumlah penumpang yang datang dibandingkan Februari 2020. Makassar dan Tanjung Perak justru mengalami penambahan kedatangan penumpang dibandingkan Februari 2020. Makassar bertambah 1.343 penumpang dari Februari 2020. Dan Tanjung Perak bertambah 21.863 penumpang.

Kemudian dari sisi jumlah keberangkatan penumpang, jumlahnya di lima pelabuhan utama pada Maret 2020 mencapai 96.327 penumpang. Jumlah tersebut bertambah 26.332 penumpang. Atau setara dengan meningkat 27,34% dari Februari 2020 yang hanya mencapai 69.995 penumpang. Namun jika kita lihat lebih dalam lagi, pelabuhan Tanjung Perak menjadi kontributor terbesar keberangkatan penumpang. Capaiannya hingga 46,13% dari total penumpang di pelabuhan utama.

Saran Kebijakan

Berdasarkan data tersebut, kita bisa simpulkan bahwa aktivitas pelabuhan pada masa pandemi Covid-19 ini masih sibuk. Utamanya di Indonesia Timur. Tak ayal jika pelabuhan Tanjung Perak menjadi pelabuhan utama di wilayah Indonesia Timur. Sekaligus menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia.

Kemudian jika melihat jumlah penumpang yang berangkat dari Tanjung Perak yang melebihi jumlah penumpang yang datang ke Tanjung Perak, ya, kurang lebih selisih 10.000 penumpang. Maka selama Maret 2020, diindikasikan banyak perantau dari luar Jawa yang memilih kembali ke daerah asalnya. Mengingat kasus Covid-19 terus melonjak di pulau Jawa.

Selain itu, tidak adanya pekerjaan lagi akibat di PHK juga menjadi alasan mereka untuk pulang kampung. Daripada di tanah rantau tidak ada pekerjaan, sementara pengeluaran tetap berjalan. Maka bekerja seadanya dan tinggal dekat dengan keluarga menjadi pilihan.

Pada saat ini, pencegahan penyebaran virus adalah hal yang utama. Cara yang paling utama adalah kebijakan #dirumahaja. Kebijakan tersebut tidak membebaskan kita untuk keluar rumah, jika tidak ada keperluan yang mendesak. Oleh karena itu, perlu kesadaran kita semua untuk menahan diri dari keluar rumah, apalagi mudik atau pulang kampung.

Desakkan kebutuhan hidup di tanah rantau dan gelombang PHK, memang masih menjadi alasan yang kuat untuk pulang kampung pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, dari sisi pemerintah selaku pembuat kebijakan harus memberikan alternatif bantuan bagi para perantau yang berada di zona merah Covid-19.

Jika pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan para perantau. Maka, kebijakan untuk tetap bekerja dalam pantauan protokol kesehatan bisa diterapkan. Kebijakan ini bisa dijalankan jika perusahaan sebagai pemberi kerja juga mampu memberi upah di tengah perekonomian yang lesu.

Jika masih belum efektif, pemerintah bisa memberikan insentif kepada perantau yang di PHK untuk modal usaha berdagang. Pada akhirnya, pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk terus kreatif dalam mencari rezeki. Dan yang perlu diyakini adalah kita tidak akan meninggal sebelum rezeki kita habis. Kemudian yang penting diingat adalah antara pemerintah dan rakyat harus akur dan bersinergi dalam memutus pandemi. Cara terbaik untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada keluarga di kampung saat ini adalah dengan tidak pulang kampung. (***)