MALUKUnews, Namlea: Ketua DPRD Buru, Muh Rum Soplestuny mendorong dan mendukung pemerintah agar segera mempercepat pembangunan ruas jalan hotmix di poros Mako - Kayeli, Kayeli Batabual sepanjang 77 kilometer.

Pembangunan ini berkaitan dengan usulan dua bupati di Pulau Buru (Bupati Buru Ramly Umasugi dan Bupati Buru Selatan Tagop Solisa Soedarsono) yang telah gabung Jurus pada pekan kemari saat menggelar rapat bersama dengan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta dalam rangka pengusulan pembangunan jalan baru pada jalur lintas pesisir yang menghubungkan kedua kabupaten tersebut.

"DPRD Buru sangat mendukung agar pembangunan jalan hotmix diporos di Batabual lebih dipercepat," Singkat Soplestuny kepada sejumlah media di Namlea, Rabu (10/02).

Dijelaskan, poros jalan Mako - Kayeli, Kayeli - Batabual sepanjang 77 kilometer, masuk dalam status jalan provinsi, sehingga dananya tidak bisa dikaver di APBD II Kabupaten Buru.

Namun menyuarakan kepentingan dan seruan dari masyarakat di daerah itu, Soplestuny dan rekan-rekan di DPRD Buru, tetap meneruskan keinginan itu kepada pemerintah provinsi lewat berbagai saluran, termasuk para wakil yang duduk di DPRD Maluku.

"Alhamdulilah, walau terkendala pandemik Covid 19, pemerintah Propinsi Maluku tetap intens menangani poros jalan 77 km itu dengan menggelontorkan dana Rp.10 milyar di tahun lalu dan di tahun 2021 ini sebanyak Rp.20 milyar, Rekan-rekan di DPRD Buru memantau di poros ini dan kami lihat tetap ada aktifitas pembangunan jalan," tutur Soplestuny.

Mengingat porsi dari dana APBD I untuk poros jalan tadi cukup terbatas, Soplestuny dan rekan-rekan di DPRD Buru tidak menutup mata dan menyambut baik langkah positif dari kedua Bupati di Pulau Buru gabung Jurus dan meloby Pemerintah Pusat untuk membuka ruas jalan baru yang menghubungkan kedua kabupaten ini lewat pesisir Batabual - Waesama.

Soplestuny mengakui Langkah tersebut sangat positif, karena akan mengalihkan posisi ruas jalan Batabual yang tadinya berstatus Jalan Propinsi akan menjadi Jalan Nasional, sehingga akan terjadi genjotan yang luar biasa dalam hal dukungan jalan maupun percepatan pembangunan di ruas tersebut.

Sebelumnya, beberapa hari lalu di Jakarta, Bupati Buru Ramly Umasugi dan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa telah bersepakat akan mengalihkan jalan lintas Namlea-Namrole yang menghubungkan kedua kabupaten itu melewati jalan lintas pesisir. Pasalnya, jalur lintas pegunungan yang menghubungkan kedua kabupaten itu sering mengalami longsor yang mengakibatkan jalur lalulintas terputusnya.

Hal ini juga berdampak pada perekonomian di buru selatan, seperti kebutuhan sehari-hari misalkan beras, sayur mayur dan beberapa kebutuhan bahan pokok lainnya.

Demi mewujudkan kepentingan bersama untuk mengatasi hambatan itu, kedua pemerintah kabupaten itu sepakat untuk membuat jalur lintas pesisir baru yang diyakini lebih aman.

Jalur lintas pesisir tersebut Yakni akan ditempuh dari kabupaten buru melalui Kecamatan Waeapo, Kec Lolongquba, Kec Waelatq, kecamatan Teluk Kayeli, Kecamatan Batabual hingga masuk pada perbatasan kedua kabupaten di kecamatan Waesama dan finish di Namrole, Ibukota Kabupaten Bursel.

Kesepakatan itu dalam bentuk usulan yang disampaikan Bupati Buru, Ramly Umasugi, bersama Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa, saat menggelar rapat bersama dengan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta pada Minggu kemarin.

“hari Selasa kemarin kami rapat di kantor KSP dengan Deputi I membahas perubahan jalan lintas Namlea (Buru)-Bursel lewat jalur Batabual, kami sampaikan dengan berbagai pertimbangan untuk perubahan, olehnya dengan berbagai pertimbangan ekonomis dan teknis serta maintenance, karena pada jalur lintas yang sekarang ini melalui Gunung Modan Mohe sering terjadi longsor serta pertimbangan keamanan,” ungkap Bupati Buru Ramly Umasugi.

Umasugi juga menjelaskan, secara ekonomis jalur lintas pegunungan modan mohe hingga saat ini tidak berdampak kepada masyarakat karena jauh dan sangat sedikit pemukiman masyarakat yang dilalui oleh kendaraan, padahal biaya pemeliharaan jalan di jalur itu cukup tinggi.

“Dari pertimbangan ekonomis, jalur modan mohe perkampungannya sedikit, maka kami usulkan sehingga dibuka juga jalur jalan lintas pesisir, karena jalan pesisir lewati kecamatan Batabual hingga Waetawa Kabupaten Buru Selatan itu kan banyak pemukiman warga banyak sekali, kendaraan bisa singga dan strahat kalau mereka capek, kemudian warga juga merasakan dampak ekonominya, dia bisa jualan, buka warung dan sebagainya". terang Umasugi. (Edhy Ltc)