MALUKUnews, Namrole: Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagob S Soulissa bersama dengan Wakil Bupati, Buce Ayub Saleky melakukan penertiban kendaraan dinas secara besar-besaran, baik roda dua maupun roda empat yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati, Selasa, dua hari lalu.

Penertiban itu dilakukan oleh bupati dengan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Bursel, Buce Ayub Seleky, Asisten I Bernadus Waemesse, Asisten II Johanis Lesnussa, Kepala Bagian Aset Setda, Nico Sopacua dan Kasat Satpol PP Asnawy Gay, serta Sekretaris Satpol PP Ferdinand Hukunala.

Dalam penetiban yang dilakukan tersebut, puluhan anggota Satpol PP ditugaskan untuk mendata seluruh kelengkapan kendaraan dinas yang sebelumnya diperin­tahkan untuk diparkirkan di halaman Kantor Bupati.

Dari pantauan Siwalima, ada sebanyak 21 kendaraan dinas jenis roda empat yang diparkirkan di halaman Kantor Bupati untuk diperiksa berbagai kelengkapannya. Kendaraan-kendaraan roda empat itu antara lain, Mobil Dinas milik Inspektorat, Dinas Pendidikan Pe­muda dan Olahraga (Dikpora), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat, Satpol PP, Kantor Perpus­takaan dan Arsip, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya, Kesbangpol dan Limas, Bagian Umum dan Humas, Bagian Pemerintahan, Dinas Kese­hatan, Dinas Keuangan dan Aset Daerah (PKAD), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Parawisata (Disbudpar), RSU Namrole, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Asisten I Setda Bursel.

Sementara itu, terlihat pula puluhan buah kendaraan jenis roda dua yang turut diperiksa berbagai kelengkapannya oleh anggota Satpol PP dan dilanjutkan oleh bupati dan wakil bupati, untuk selanjutnya berbagai kelengkapan kendaraan dinas itu diserahkan ke Bagian Aset Daerah Setda Kabu­paten Bursel.

Namun sangat disayangkan, karena dari hasil pendataan yang dilakukan oleh para anggota Satpol maupun diperiksa langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati, ditemukan banyak sekali kendaraan dinas yang merupakan aset daerah tersebut bermasalah.

Untuk mobil dinas misalnya, diketahui ada beberapa mobil dinas yang tidak berada di Namrole dan sementara berada di luar daerah tanpa alasan yang jelas, begitupun dengan puluhan motor dinas lainnya.

Sementara itu, mobil dinas milik Kadispora Bursel pun didapati dalam kondisi rusak pada body kendaraan. Sedangkan, beberapa mobil dinas maupun motor dinas, diketahui tidak memiliki kelengkapan seperti BPKB dan Surat Tanda Nomor Kepolisian (STNK). Ada pula yang beralasan, BPKB dan STNK kendaraan dinas mereka sementara berada di rumah kadis di Ambon, seperti mobil dinas milik Kadisbud­par Bursel.

Tak hanya kendaraan roda empat, ternyata puluhan kendaraan roda dua yang berhasil dikumpulkan pada saat penertiban pun ditemukan banyak bermasalah. Seperti, tidak memiliki kelengkapan surat-surat, baik itu BPKB, STNK dan Plat Nomor Polisi.

Bupati Bursel, Tagop Soulissa menegaskan, bagi kendaraan yang bermasalah harus ditarik sementara waktu.

Dikatakan, bagi kenderaan yang masih berada diluar daerah untuk segera dikembalikan dan tidak diizinkan kendaraan dinas berlama-lama diluar kabupaten. Bila ada mobil dinas yang masih berada diluar daerah untuk mengganti oli, diberi tenggat waktu sepekan untuk segera kembali ke Kabupaten.

Ia menegaskan, tidak akan mem­berikan toleransi bagi kenderaan dinas berada berlama-lama diluar daerah dengan penggunaan yang tidak jelas.

Sedangkan Wakil Bupati kepada wartawan mengatakan, puluhan kendaraan dinas tersebut telah dibia­yai untuk dilakukan pemeliharaan sehingga harus dilakukan pemeli­haraan dan tak bisa dibiarkan begitu saja oleh pengelolaannya.

“Terkait pemeliharan kendaran dinas itu harus dipelihara sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-nya. Bila dalam evaluasi dan inspeksi yang dilakukan Bupati Bursel dan saya ditemukan hal-hal yang dianggap kurang pada peme­liharaan, maka dilakukan evaluasi terhadap pengelola yang bersang­kutan” ujar orang nomor dua di Kabupaten Bursel.

Menurutnya, ini merupakan pe­nilaian bagi pengelola bersangkut­an, sampai sejauh mana atensi pe­ngelola yang bersangkutan terha­dap pengelolaan aset-aset yang menjadi tanggung jawabnya. (S5)