MALUKUnewsm Namlea: Paket proyek DAK 2011 senilai Rp. 7.280.562.000,- di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan tidak dilakukan proses tender dan disulap seketika oleh Kepala Dinas berdasarkan arahan. Padahal aturan jelas sebagaimana yang diatur dalam Keppres 80/2003 (ketika itu), namun diabaikan begitu saja dan akhirnya proyek-proyek tersebut aburadul.

Paket-paket tersebut yakni : (1). Pengadaan Buku Perpustakaan seniliai Rp. 3.386.184.000,- (2). Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD senilai Rp. 1.257.083.520,- (3). Pengadaan Buku Perpustakaan SMP senilai Rp. 1.061.775.000,- (4). Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD seniali Rp. 619.520.000,- (5). Pengadaan Alat Pratek dan Peraga Siswa SMP senilai Rp. 561.000.000,- serta (6). Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SMP senilai Rp. 369.000.000,-.

Keenam paket tersebut disulap oleh Kepala Dinas PPO Saleh Souwakil, M.Pd dan secara diam-diam telah melakukan kontrak kerja dengan rekanan/kontraktor tanpa melalui proses tender. Hal ini yang menyebabkan proyek-proyek tersebut amburadul di lapangan dan ibarat baby yang lahir belum waktunya. Proyek-proyek yang awalnya di rancang mulia untuk meningkatkan mutu pendidikan para siswa di daerah ini berubah drastis, bahkan sama sekali tidak berguna alias mubazir karna dari sisi volume tidak sesuai kontrak dan juga speck atau kualitas barang tersebut tidak memenuhi standar, bahkan sejumlah laptop yang diterima sekolah-sekolah tidak sesuai kebutuhan dan juga ada yang belum dimasuki program.

Bukan itu saja, para sekolah-sekolah penerima buku perpustakaan, alat peraga dan Laptop juga kecewa karna buku pengadaan dari Dinas ternyata sudah jau ketinggalan zaman dan tidak layak untuk di konsumsi para siswa, sementarKomputer alias laptop yang di terima sejumlah kelengkapan seperti buku panduan dan alat cast/caigert tidak ada, namun para kepala sekolah diminta untuk tandatangani berita acara penyerahan yang disodorkan.

Kepada koran ini Kepala Dinas PPO Kabupaten Buru Selatan Saleh Souwakil, M.Pd menuturkan, terkait dengan proses tender dirinya tidak mengetahui karna itu kewenangan panitia, namun benar adanya kalau proses tersebut adalah “petunjuk”, bahkan sebagai KPA dirinya hanya mendatangani rekomendasi dan berita acara saja. "Jika kelak nanti proyek-proyek itu bermasalah maka, secara hukum akan di pertanggungjawabkan, saya sendiri tidak pernah meminta ataupun menerima imbalan apapun dari pihak-pihak terkait, supaya diketahui selain saya kan ada pihak-pihak lain yang secara aturan ada dalam sebuah proses, sehingga dapat diproses sesuai tugas masing-masing". Beber Souwakil.

Penjelasan Souwakil tersebut, membuktikan bahwa enam paket proyek senilai 7,2 Milyar tersebut ada motor penggerak yang mengatur dan mengarahkan siapa-siapa saja yang berhak mengerjakan paket tersebut, sehingga dapat dicurigai bahwa ada pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung termasuk menikmati aliran dana dari proyek tersebut.

Selain keenam proyek tersebut, ada puluhan paket proyek lain yang bersumber dari dana DAK T.A 2011 silam yang ditengarai sarat dengan masalah. Bahkan dari beberapa temuan investigasi dan pemeriksaan serta rekomendasi hasil pelaksanaan dan penggunaan anggaran tahun 2011 silam Dinas PPO Bursel sarat dengan masalah, termasuk ada ratusan juta rupiah dana pajak yang belum disetor ke kas nagera.

Koordinator Komisi C DPRD Bursel Arkilaus Solissa yang juga wakil ketua DPRD ketika dimintai komentar soal persoalan Dinas PKPO menuturkan, sebaiknya wacana adanya sejumlah pelanggaran di dinas tersebut ditanggapi serius oleh lembaga-lembaga penegak hukum (Polisi dan Jaksa-red) secara serius, jika saja terbukti maka proses hukum yang membuktikan apakah bersalah atau tidak. "Kita harus hormati institusi penegak hukum kita, serta memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengusut semua penyelewengan yang ada di buru selatan". pungkasnya (MK4E)