MALUKUnews, Ambon: Sejumlah kasus dugaan korupsi mantan gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, atas dana Inpres 6 terkait pemulihan Maluku pasca konflik dan kasus gratifikasi rumah pribadi Ralahalu di kawasan Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, segera ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desakan ini disampaikan Prosiden Komite Pro Rakyat (KOMPOR) Maluku, Subhan Palisoa, kepada Malukunews.co, di Ambon, Jumat (04/10), pagi.

Menurut Palisoa, dana Inpres 6 yang bernilai triliunan rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat itu tidak jelas peruntukannya. Ada dugaan dana tersebut telah disalahgunakan. Selama ini sejumlah Ormas maupun OKP juga seudah menyuarakannya atas dugaan kasus ini, namun tidak ditanggapi, karena terkendala Ralahalu yang saat itu masih memegang kekuasaan sebagai gubernur. “ Kini institusi kejaksaan terutama KPK harus segera menjadikan Ralahalu sebagai target atas dugaan korupsi dana Inpres 6 itu,” tutur Palisoa.

Sementara itu, terkait kasus dugaan gratifiksi rumah pribadi Ralahalu yang terbilang mewah di Kawasan Halong Atas itu, juga sudah seharusnya mnejadi incaran para penegak hukum. Kejaksaan sendiri misalnya, tidak perlu lagi ragu mengusut kasus ini, karena Ralahalu saat ini sudah menjadi masyarakat biasa, sehingga tidak perlu lagi menunggu izin dari presiden untuk memanggil maupun memeriksa Ralahalu. “ Saya berharap para penegak hukum supaya jangan hanya berani menangkap koruptor yang “ecek-ecek” di Maluku, namun harus berani manangkap koruptor kelas kakap,” tegas Palisoa. (Qin)