Oleh: Arista Junaidi, S.Sos. M.Kesos (Ketua Karateker KNPI Kota Ambon)

MALUKUnews.co: Rencana pembangunan Ambon New Port (Pelabuhan Ambon Baru) oleh pemerintah pusat di Maluku yang bepusat di wilayah pulau Ambon, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, harus disambut dengan baik.

Program pembangunan ini adalah bagian integral dari rencana pemerintahan Jokowi menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang sudah lama terkendala sejak dijanjikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembangunan Ambon New Port (ANP) yang akan menelan anggaran sekitar Rp 5 triliun, dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mesti dikawal dan didorong agar memiliki added value (nilai tambah), bukan saja berkaitan dengan sektor perikanan dan aktifitas kepelabuhan, tetapi juga bermanfaat bagi multi sektor lainnya, salah satunya menggenjot pembangunan infrastruktur besar di wilayah Salahutu yang selama ini minim dilakukan.

KNPI Kota Ambon menilai, jika ANP dilakukan secara benar, berdasarkan kajian komprehensif oleh pemerintah, maka ANP bisa menjadi icon awal pembangunan di kecamatan Salahutu. Apalagi wilayah Salahutu dan Leihitu sudah masuk dalam daftar DOB (Daerah Otonomi Baru). Ini bisa menjadi triggle pembangunan di daerah baru yang akan dimekarkan.

Dari segi kepentingan publik, KNPI mendorong Pemerintah Daerah lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas terkait, agar bisa duduk bersama dengan stakeholder masyarakat setempat untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang mencuat di publik, sehingga menguntungkan semua pihak, masyarakat terdampak dan juga pemerintah. Dengan keadilan dan keterbukaan, KNPI yakin masyarakat akan mendukung setiap program pembangunan pemerintah.

Selain itu KNPI berharap, BAPPEDA Maluku dapat mempublikasi blueprint pembangunan ANP kepada masyarakat, agar bisa mendapat masukan yang lebih luas. Untuk menjawab berbagai tudingan publik tentang pelaksanaan ANP yang dinilai tidak transparan.

Dalam blueprint pembangunan ANP, BAPPEDA Maluku bisa menjelaskan berbagai data kepada publik tentang Visibilitas proyek, kajian Amdal dan Riset geologi terkait wilayah Saluhutu yang sangat rentan terjadi gempa bumi. BAPPEDA Maluku bisa berkerjasama dengan para Akademisi dan Civil Society untuk menjelaskan blueprint tersebut kepada publik Maluku dalam bentuk FGD atau public discourse.

Secara politik, jika pembangunan ANP dapat terealisasi secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat, maka citra positif Gubernur Maluku akan makin meningkat. Serta akan menegaskan kepada publik, kapasitas jaringan nasional dan kemampuan lobi Gubernur Maluku sangat serius digunakan untuk membangun Maluku, agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Olehnya itu, speed personal Gubernur yang high ini, harus didukung kemampuan SKPD yang mumpuni, dengan cara bekerja secara cepat, tepat, dan benar. Jangan sampai ibarat mobil, Gubernur Maluku adalah Lamborghini, tetapi SKPDnya masih menjadi Avanza. Tentu akan terjadi missing link. (***)