Oleh : Paulus Titaley, ST (Koordinator Devisi Pengawasan Panwaslu Kota Ambon)

MALUKUnews: Surat Edaran KPU Nomor : 644/KPU/IX/2013 dihasilkan sebagai bentuk tindak lanjut adanya kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) tanggal 11 September 2013 yang menyepakati pengunduran jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan surat Bawaslu Nomor 659/Bawaslu/IX/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, dan Rekomendasi Tindak Lanjut.

Perbaikan daftar pemilih juga dapat dilakukan atas masukan masyarakat, partai politik peserta pemilu, temuan dan/atau rekomendasi Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/Kota. Perbaikan daftar pemilih dituangkan dalam Berita Acara sesuai tingkatanya, salinan Berita Acara diberikan kepada pengawas dan peserta pemilu. Berita Cara ini sebagai dasar penetapan kembali DPT bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penetapan DPT sampai dengan tanggal 13 September 2013. Sambil menunggu pengundangan perubahan PKPU No 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 KPU Kabupaten/Kota diinstruksikan melaksanakan pencermatan dan perbaikan Daftar Pemilih sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013, sedangkan penetapan atau penetapan kembali DPT dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Oktober 2013, Pengumuman DPT dimulai tanggal 18 Oktober 2013.

Mencermati ulang penetapan DPT Pemilu 2014 yang terindikasi masih menyimpan banyak masalah, kami memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah KPU untuk menunda penetapan DPT, karena hasilnya memang mengejutkan, banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT hasil penetapan KPU Kota Ambon tanggal 13 September 2013 ditemukan akurasi daftar pemilih yang menyangkut soal adanya pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ganda, atau tidak sesuainya nama dengan alamat pemilih. Pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar, pemilih yang beralih status masih ada dalam DPT, bahkan banyak pemilih memiliki NIK yang sama (NIK ganda), satu pemilih tecatat dengan nama yang berbeda dalam satu TPS, bahkan tidak terakomodir pemilih baru (form A.A-KPU) hasil kerja Pantarlih dalam DPT Pileg hasil penetapan KPU Kota Ambon.

Surat Edaran KPU nomor 644/KPU/IX/2013 jelas menginstruksikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota melakukan perbaikan dengan melengkapi seluruh data yang masih belum lengkap (nihil) dari setiap pemilih, membersihkan data ganda, pemilih yang tidak berhak namun telah terekam dalam sitem informasi data pemilih, serta menata kembali daftar pemilih dari TPS yang jumlah pemilihnya masih lebih dari 500 pemilih, dengan demikian tidak ada alasan bahwa KPU Kabupaten /Kota sangat kesulitan untuk melengkapi data pemilih yang NIK masih kosong atau data pemilih yang masih kosong (nihil). Ada kemungkinan dimasa pencermatan dan perbaikan data identitas pemilih yang masih kosong (nihil), dilakukan sekedar dan terkesan asal hasilnya, untuk itu seluruh PPS harus difungsikan melakukan verifikasi data ganda, PPS melakukan konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan atau anggota keluarganya guna memastikan hanya tercatat pada satu TPS yang dikehendaki pemilih apabila pemilih tersebut tercatat ganda pada TPS yang berbeda. KPU Kabupaten/Kota sampai masa pencermatan dan perbaikan berakhir masih dapat menambah atau mendaftar pemilih, sepanjang dipastikan yang bersangkutan belum terdaftar, dan mencatat informasi yang diperlukan secara lengkap dan akurat ke dalam daftar pemilih.

Tidak bermaksud salahkan KPU serta perangkat dibawahnya, namun persoalan daftar pemilih ini terkait dengan azas profesinalitas penyelenggara pemilu serta ketaatan pada aturan yang telah dibuat. Profesionalitas disini tentu adalah bahwa KPU harus bisa memastikan bahwa semua proses pendataan pemilih yang dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat tanpa merugikan siapapun.

Pencermatan dan perbaikan kembali DPT yang telah ditetapkan, KPU harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat memberikan masukan, partisipasi parpol peserta pemilu dan Calon Legislatif pada Pemilu 2014 mestinya “ketat mengawasi” soal daftar pemilih ini, seolah daftar pemilih ini sengaja disimpan untuk menjadi bom waktu yang akan diledakan setelah penghitungan suara pemilu. Padahal inilah saatnya partai politik bisa menghimbau konstituennya untuk mengecek namanya terdaftar atau tidak sebagai pemilih dalam DPS, DPSHP dan DPT. (***)