MALUKUnews, Ambon: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Maluku pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), 11 September lalu harus menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama seluruh elemen penyelenggara maupun masyarakat.

Hal itu diungkapkan Akademisi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Nico Retraubun, seperti dikutif dari Siwalima, kemarin.

Dijelaskan, putusan MK pasti sesuai dengan fakta pelaksanaan PSU di Kabupaten SBT sebagaimana putusan sela MK pada persidangan yang berlangsung 30 Juli lalu.

“Seluruh elemen masyarakat juga harus bersabar dan tenang menanti putusaan MK dan jangan terkontaminasi dengan isu-isu sehingga situasi dan kondisi keamanan tetap kondusif,” jelasnya. (S5)