MALUKUnews, Ambon: Pemerintah Kota Ambon (Pemkot) segera memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Hal ini dilakuakn guna menekan lajunya kasus Covid-19 di Kota Ambon, menyusul usulan PSBB hingga kini belum juga diresponi pemerintah pusat.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, dalamkonfrensi pers, Selasa, kemarin, mengatakan, pekan depan PKM sudah bisa diberlakukan. “ Besok ( Rabu hari ini) Peraturan Walikota Ambon tentang PKM ini akan diisahkan,” ujar Louhenapessy.

Lanjut Louhenapessy, dalam beberapa hari ini, pihaknya akan melakukan sosialisasi tentang rencana pemberlakukan PKM pada beberapa sektor yang menjadi fokus pembatasan, yakni, tempat usaha, moda transportasi, kegiatan orang, dan fasilitas umum.

“ Perwali tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur nomor 15, tentang pembatasan orang dan moda transportasi yang selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota,” ujar Walikota.

Walikota juga menegaskan, jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. “Bagi moda transportasi kami akan kenakan sanksi berupa teguran, setelah itu baru sanksi sosial. Sedangkan untuk tempat usaha dikenakan denda Rp 1 juta sampai 5 juta,” tegas Walikota Louhenapessy. (Qin)