MALUKUnews, Ambon: Forum Peduli Maluku (FPM) melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Rabu (14/5). Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan penggugat, Rudy Mahulette yang berbuntut sita rumah pribadi Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Dalam orasinya, koordinator lapangan Suhardin Raharusun mengatakan, putusan pengadilan terhadap masalah tanah yang berujung pada penyiataan rumah pribadi Walikota sangat tidak masuk akal. “Dalam putusan pengeluaran izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Walikota Ambon itu bersifat tugas sebagai kepala daerah, bukan secara pribadinya,” tandas Raharusun.

Jadi putusan penyitaan atas rumah pribadi itu sangat jauh dari aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, putusan majelis hakim di PN Ambon atas perkara perdata dengan penggugat Rudy Mahulette dengan tergugat I Pemerintah Kota Ambon, Tergugat II Pemerintah provinsi Maluku dan tergugat III Walikota Ambon, Richard Louhenapessy salah kaprah. “Supermasi hukum di pengadilan cenderung diintervensi, subjektif dan ada unsur kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, kami turun melakukan aksi solidaritas untuk meluruskan proses putusan hukum yang dianggap telah menodai citra lembaga hukum di Indonesia maupun di Maluku,” tandasnya.

Pada kesempata itu, pendemo meminta Kepala PN Ambon untuk bertanggunjawab atas putusan majelis hakim yang tidak sesuai fakta hukum. “Kami juga akan meminta Kejaksaan Agung untuk mencopot kepala PN dari jabatannya, serta meminta Kejagung memberikan sanksi tegas kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut dan melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial,” ancamnya. Aksi demonstrasi berlangsung kurang lebih dua jam, mendapat respon positif dari wakil ketua PN Ambon Mustari, dan kepala Humas PN Ambon Ahmad Bukhori. Wakil Ketua PN Ambon Mustari mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan inteventi terhadap putusan majelis hakim yang mengabulkan perkara penggugat Rudy Mahulette, dimana dalam salah satu poin adalah dilakukan penyitaan terhadap rumah pribadi Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. “Ketua PN dan wakil ketua PN tidak bisa mengintervensi majelis hakim.

Itu otonomi majelis untuk memutuskan satu perkara. Kalau PN memberikan masukan itu tidak mengikat majelis,” katanya. Mustari menyarankan, agar pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan majelis hakim di PN Ambon untuk menempuh jalur hukum yakni melakukan banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Maluku. “Jika menurut anda ada hal-hal yang menyimpang dari prosedur hukum meyalahi aturan, silahkan laporkan. Karena ketua PN dan wakil PN tidak bisa lagi merubah putusan yang diambil. Untuk bisa memperbaiki putusan adalah upaya hukum banding yang bisa saudara lakukan. Dan kita akan bantu dan mempercepat sehingga masalah ini cepat selesai,” ucap Mustari.

Hal senada juga disampaikan Humas Pengadilan Negeri Ambon, Ahmad Bukhori. “Jika ada indikasi suap menyuap dalam perkara tersebut harus disampaikan sesuai jalur hukum baik itu ke Mahkam Agung maupun Komisi Yudisial,” imbuhnya. Bukhory menambahkan, putusan majelis hakim belum bersifat tetap karena ada upaya banding dari pihak tergugat yakni pemerintah Kota Ambon dan Richard Louhenapessy. “Saya dengar ada upaya banding. Saya kira dunia belum kiamat karena masih ada proses hukum lanjutan,” kata Bukhori. (RIN)