MALUKUnews, Ambon: Pengurus Wilayah Komunitas Aktifis Muda Indonesia (PW KAMI) Maluku, mendatanga Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait regulasi yang dinilai telah merugikan masyarakat kecil.

Kedatangan KAMI ini diterima Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Anthony Gustaf Latuheru, Selasa, lalu.

Pj KetuM KAMI Maluku, Muhammad Wahyu Loklomin, bersama rekan-rekannya menemui Pemkot Ambon, karena melihat realitas kondisi masyarakat di Ambon secara kolektif saat ini cukup memprihatinkan. Yaitu dengan penyebaran Covid-19 ini sangat mengganggu semua aktifitas masyarakat, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik hingga budaya.

Ketua KAMI Loklomin, dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Kamis (18/06), mengatakan, dalam pertemaun itu, mereka banyak membicarakan persoalan regulasi yang sudah diterapkan Pemkot seperti Pembatasan Kerja Masyarakat (PKM) dalam penaganan Covid-19 itu. “ Penerapan PKM itu kini menjadi masalah untuk publik, karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat kecil. Masyarakat kecil sangat dirugikan atas kebijakan Pemkot itu,” ujar Loklomin dalam rilisnya itu.

Lanjut Loklomin, pada pertemuan dengan Sekot Ambon, Anthony Gustaf Latuheru itu, mereka juga banyak memberikan pikiran dan masukan, serta beberapa tawaran sesuai SK Menteri Kesehatan No: 9 tahun 2020.

Dalam persiapan pemberlakuan PSBB nanti, kata Loklomin, mestinya Pemkot mengambil suatu kebijakan penanganan Covid-19 harus melihat dan mengkaji lebih mendalam, apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. “ Sehingga masyarakat bisa mengikuti dan patuh atas kebijakan Pemkot itu, karena masyarakat tidak merasa dirugikan,” ujar Ketua KAMI Maluku ini. (Qin)