MALUKUnews, Ambon: Sistim Ketatanegaraan ini perlu ditata kembali, dengan dibukanya ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat dimana saat ini negara memberikan kesempatan kepada partai politik sebaai peserta pemilu untuk mengakomodir calon-calonnya yang dianggap berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Penataan sistim ketatanegaraan penting dilakukan dan dikaji secara perspektif apalagi MK telah memu­tuskan agar kewenangan legislasi di DPD RI sejajar dengan DPR dan Pre­siden, jadi there party. Hal ini penting agar sistem ketatanegaraan kita dapat ditata dengan baik,” ungkap anggota DPD RI, John Pieris, dalam sambutan­nya saat membuka Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan oleh MPR RI bekerja sama dengan PWI Maluku, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Pemkot Ambon, Kamis (15/5).

Dikatakan, DPD dalam tugasnya me­ngawal aspirasi dari 34 provinsi ter­utama berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah maupun untuk pembagian hasil. Jika tidak dilakukan maka kepentingan partai politik yang akan mendominasi dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

“Membangun sistim agar sistim itu sesuai dengan UUD agar masyarakat di negara ini bisa sejahtera sesuai dengan amanat UUD dan Pancasila,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Maluku, Robby Sajori dalam sambutan­nya mengatakan, berbagai input atau masukan dapat menghasilkan out put yang berharga bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku, sehingga kegiatan ini dirasakan penting dilakukan agar sistem ketatanegaraan bisa ditata dengan baik.

“Saat ini, tercatat Maluku berada pada ranking ketiga di Indonesia termiskin, begitu banyak SDA sehingga seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sehingga memberikan apresiasi kepada MPR RI yang memberikan perhatian serius bagi penataan sistim ketatanegaraan di RI,” ujarnya.

Kata dia, ada berbagai masalah yang belum terwujud sampai dengan sekarang di Provinsi Maluku yakni, perwujudan Maluku sebagai provinsi kepulauan, masalah PI 10 persen untuk pengelolaan gas abadi di Blok Masela, Lumbung Ikan Nasional dan seba­gainya yang masih menjadi perjuangan Maluku yang belum dapat direalisasi hingga sekarang. “Diharapkan dengan berbagai masalah-masalah tersebut bisa menjadi perhatian serius dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat,” harapnya.

Untuk diketahui, dengar pendapat umum itu berlangung dibawah tema ‘Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945’ dengan menghadirkan nara sumber Anggota MPR , DPD RI Jhon Pieris ; Hendrik Salmon, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpatti Ambon serta Amir Kotarumalos, Dosen FISIP Unpatti, sementara peserta yang hadir seluruh anggota PWI Maluku, mahasiswa, Pimpinan Media Cetak dan Elektronik. (Siwalima)