MALUKUnews, ambon: Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Maluku tanggal 10 Agustus 2013, yang meloloskan 20 calon anggota KPU Daerah Maluku di tolak oleh calon anggota KPU Daerah Maluku, yang gagal masuk dalam tahapan 20 besar. Pasalnya Keputusan Pansel KPU Daerah Maluku tersebut, dinilai sebagai “upaya kejahatan”, yang dilakukan oleh Pansel KPU Daerah Maluku, yang dipimpin Prof. DR. Askam Tuasikal dan DR. Elisabeth Mailoa Marantika.

“Kami menolak Keputusan Pansel calon anggota KPU Daerah Maluku tanggal 10 Agustus 2013, yang meloloskan 20 orang calon anggota KPU Daerah Maluku ke tahap 20 besar, dan Keputusan Pansel KPU Daerah Maluku tersebut, kami nilai sebagai “upaya kejahatan”, yang dilakukan oleh Pansel KPU Daerah Maluku, yang dipimpin Prof. DR. Askam Tuasikal dan Sekterais, DR. Elisabeth Mailoa Marantika. Demikian pendapat para calon anggota KPU Daerah Maluku, yang gagal masuk tahap 20 besar di Ambon, Minggu (15/09).

Para calon anggota KPU Daerah Maluku, yang menolak hasil seleksi tersebut yakni ; Abdullah Ely,SH,MH, Dr.Mashudin Sangadji,SP,M.Si, Abdullah Sanduan,SE,M.Si, M.Jen Latuconsina,S.IP,MA, Fatimah Kilwo,Sag, Stevin Melay,S.Pd,M.Si, Dr.Anderson Palinussa,S.Pd,M.Si, dan Fahrudin Ali Fahmi, ST, dan Siamin Loilatu. Mereka menyebutkan bahwa, selaku warga negara yang memiliki kesamaan Hak Politik dan Demokrasi sebagaimana amanat UUD 1945 selaku peserta yang merasa dikebiri hak pada proses seleksi tersebut, merasa bertanggungjawab penuh untuk mengawal tegaknya sistem politik dan demokrasi lewat penciptaan tahapan seleksi penyelenggara ditingkat provinsi Maluku yang jujur dan adil, maka dengan ini kami menyampaikan keberatan dan penolakan kami terhadap ketidak professionalan tim seleksi dalam melakukan tahapan-tahapan sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Jo Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 sebagai berikut :

Pertama, Bahwa Tim Seleksi selama proses tidak memiliki sebuah jadwal yang tetap sehingga waktu pelaksanaannya yang seharusnya sesuai dengan waktu yang diisyaratkan pada UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tidak terpenuhi.

Kedua, bahwa karena tidak dibuatnya jadwal seleksi yang patent oleh Tim Seleksi, maka sangat terlihat adanya dispensasi atau kelonggaran waktu bagi calon-calon tertentu karena harus menyesuaikan dengan waktu calon-calon tersebut.

Ketiga, bahwa Hasil testertulis, kesehatan dan psikologi tidak di informasikan dan dipublikasikan kepada calon komisioner dan masyarakat umum secara luas. Sehingga secara Sah dan meyakinkan adanya proses kaburisasi hasil Tes Seleksi Tahap II yang dilakukan oleh Tim Seleksi.

Keempat, bahwa terdapat Kesengajaan yang dilakukan oleh Tim Seleksi dalam melakukan pengawasan selama proses test psikologi yang berlangsung di Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku (RSJ Nania Ambon), sehingga yang terjadi adalah pemberian waktu tambahan besok harinya kepada calon-calon yang dinilai hasil psikotesnya tidak baik dan maksimal untuk memperbaiki hasil testnya, bahkan hal ini berlangsung selama 3 Hari. Namun, fakta ini tidak pernah diintrupsi atau dikoreksi oleh TIM seleksi.

Kelima, ahwa Pengumuman hasil seleksi yang disampaikan sangat tidak profesional karena tidak berdasarkan ranking nilai sebagaimana sifat dari seleksi Tahap II Tersebut yakni pada Test Tertulis mutlak memunculkan nilai berupa angka-angka dan Test Kesehatan maupun Psikolgi berupa Rekomendasi dari hasil test peserta yang lulus seleksi tahap II dengan nilai tertinggi tetapi hanya berdasarkan nomor peserta.

Keenam, bahwa bentuk pengumuman pada point 4 tersebut sengaja dilakukan karena tim seleksi dalam melakukan pleno penetapan tidak berpatokan penuh terhadap hasil test seleksi tahap II namun lebih mempertimbangkan Message (Pesan Sponsor) dari kelompok-kelompok eksternal dan pada akhirnya Timsel melakukan voting secara internal untuk memutuskan peserta yang lulus seleksi tahap II dengan lebih memperhatikan Message-message (Pesan-Pesan Sponsor) dan mengabaikan aspek kompetensi sesuai hasil test tersebut.

Ketujuh, bahwa sesuai dengan fakta dari kinerja tim seleksi yang kami uraikan diatas, maka Tim Seleksi yang dipimpin oleh Prof. DR. Askam Tuasikal sebagai Ketua dan DR. Elisabeth Mailoa Marantika sebagai sekretaris sangat tidak berkompeten bahkan sangat tidak jujur dan independent. Hal tersebut merupakan bukti dari keraguan publik maluku terhadap personil Tim Seleksi selama ini yang disampaikan lewat media masa selama. Untuk itu kami yang menandatangani surat ini sekaligus selaku peserta yang dirugikan menyatakan penolakan terhadap keputusan Tim Seleksi Nomor.790/TIMSEL/PROV-028/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sekaligus memintauntuk memberkukan serta membatalkan seluruh produk yang dihasilkan oleh tim seleksi KPUD Maluku yang dipimpin oleh Prof. DR. Askam Tuasikal dan meminta pula Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih proses-proses seleksi dengan memulai tahapan sejak awal.

Kedelapan, bahwa sikap penolakan ini bukan merupakan bentuk mencari keuntungan secara pribadi dan bahkan meminta untuk diloloskan, namun merupakan komitmen kami selaku anak bangsa yang turut bertanggungjawab atas hadirnya sistem demokrasi yang baik di indonesia lebih khususnya di Maluku Tercinta lewat proses seleksi Lembaga Penyelenggara di tingkat KPU Provinsi Maluku yang jujur, adil dan tertanggungjawab.

Sembilan, bahwa Kami akan terus melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya dilakukan untuk menegakan kejujuran dan keadilan dari upaya kejahatan yang dilakukan oleh Tim Seleksi KPU Provinsi Maluku yang dipimpin Prof. DR. Askam Tuasikal dan DR. Elisabeth Mailoa Marantika.

Point-point penolakan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh para calon anggota KPU Daerah Maluku, yang gagal masuk dalam tahapan seleksi 20 besar kepada ; Sekretaris Jenderal KPU RI, Gubernur Maluku, Pimpinan DPRD Maluku, Pimpinan Komisi A DPRD Maluku, Pimpinan Fraksi DPRD Maluku, dan Para Pimpinan Media Cetak dan Elektronik di Maluku. (Tim)