MALUKUnews, Ambon: Komite Akreditasi Nasional (KAN) mendorong semua unit usaha kehutanan, khususnya di bidang industri primer maupun lanjutan untuk harus mendapatkan sertifikat legalitas, yang penilaiannya secara langsung dilakukan oleh KAN. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Ir. Sadli.IE kepada Malukunews.co di Ambon beberapa hari lalu.

Dikatakan, sertifikat legalitas dimaksud itu sejalan dengan tuntutan pasar perkayuan dunia yang mulai menuntut pemenuhan aspek legalitas, guna menghindari import kayu illegal ke negara mereka.

Menyikapi hal dimaksud, Pempus melalui Peraturan Menteri Kahutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo.Nomor P.68/Menhut-II/2011 jo. NomorP.45/Menhut-II/2012, tentang standard dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan, menuntut produk kayu olahan IPHHK harus merupakan kayu yang legal.

Sadli berharap, kedepan agar semua industri yang bergerak di bidang perkayuan lebih serius dalam menjalankan tugas dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal baik dalam hal penerimaan terhadap negara, maupun penunjang pembangunan di daerah. (Eda)