MALUKUnews, Ambon: Hingga saat ini DPRD Provinsi Maluku terkesan acuh dalam mengeluarkan rekomendasi persetujuan dewan selaku wakil rakyat di Provinsi Maluku soal pemindahan Ibukota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Desa Makariki, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Berdasarkan hasil pantauan di DPRD Maluku, sampai hari ini hampir sebagian besar anggota DPRD Maluku belum menghadiri kantor tersebut, bahkan draft naskah pemindahan ibukota yang berada di atas meja para anggota tersebut belum disentuh kulitnya untuk dibaca. Menurut salah satu anggota DPRD Maluku yang namanya enggan disebutkan Rabu, kemarin, mengatakan dirinya tidak mau menyentuh naskah tersebut sebelum ada agenda khusus untuk diparipurnakan dalam rangka pembahasannya. “Saya tidak akan menyentuh halaman buku tersebut, karena belum ada agenda resmi untuk membahas soal pemindahan ibukota itu,”ujarnya. Selain itu, Anggota DPRD Maluku asal Fraksi Demokrat, Melkias Frans yang diwawancarai menyatakan DPRD Maluku open dan setia menanti agenda resmi dari Pemprov Maluku untuk membahas soal pemindahan ibukota provinsi. “Kita di DPRD Maluku terbuka, kapan saja diminta untuk diagendakan dalam sebuah paripurna kami siap,”kata Frans. Sebelum itu, Kata Frans pihak pemerintah daerah harus mendudukan seluruh pimpinan Kabupaten/Kota di Maluku dan meminta persetujuan mereka atas kebijakan pemindahan ibukota itu. “Yang mau dipindahkan ini adalah Ibukota Provinsi, bukan kecamatan dan lainnya dan itu harus meminta kesepakatan para pimpinan kepala daerah yang ada di Maluku, biar bagaimana pun mereka adalah bagian dari Maluku sehingga patut dibicarakan dengan matang,”tandas Frans. (SHE)