MALUKUnews, Ambon: Karena dianggap telah menciderai legalitas sebuah lembaga perwakilan rakyat dan konstitusi DPRD Provinsi Maluku, lantaran melakukan penandatanganan prasasti pemindahan ibukota Provinsi ke Desa Makariki, Kabupaten Maluku Tengah, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fathany Sohilauw harus berhadapan langsung dengan Badan Kehormatan DPRD.

Rencana pemanggilan Ketua DPRD Maluku ini sejak awal diketahui karena dirinya telah mengambil sikap menandatangani prasasti pemindahan ibukota itu. Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku yang diketuai oleh Ayu Hindun Hasanusi, saat dikonformasi Malukunews.co, kemarin, ternyata belum melakukan pemanggilan karena alasan masih banyak agenda penting yang harus diselesaikan.

Kata Hasanusi, BK tetap meminta pertanggungjawaban orang nomor satu di DPRD atas sikapnya menandatangani prasasti dimaksud. (Eda)