MALUKUnews, Ambon: Menindaklanjuti keresahan publik terkait tarif pelayanan rapid test yang bervariasi di sejumlah rumah sakit di Kota Ambon.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku telah melakukan rapat daring pelayanan rapid test yang melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Ambon, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku, Angkasa Pura I, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Kota Ambon, kemarin.

Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku, Hasan Slamat, S.H., M.H., dalam rilis yang diterima Malukunews.co, Sabtu (11/07), dalam diskusi itu menyebutkan, tarif rapid test di sejumlah rumah sakit di Kota Ambon dinilai terlalu tinggi sehingga membebani masyarakat.

Data yang dihimpun oleh Ombudsman Maluku menyebutkan, bahwa tarif yang diberlakukan bagi masyarakat yang akan melakukan rapid test berkisar berkisar antara Rp. 450.000 s.d. Rp600.000 per orang. “ Pemberlakuan biaya tarif rapid test tersebut tidak hanya membebani pelaku perjalanan saja, tapi juga operator transportasi mengeluhkan hal yang sama,” ujar Hasan.

Biasanya, kata Hasan, sebelum kapal berlayar, pihak operator transportasi harus mengeluarkan puluhan juta untuk biaya rapid test seluruh ABK.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku menginstruksikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberlakukan tarif bagi pelaku perjalanan yang akan melakukan rapid test mandiri. Pelayanan rapid test gratis hanya diberlakukan bagi seluruh pasien di rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta termasuk bagi ibu hamil maupun yang hendak melahirkan.

Sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi tanggal 6 Juli 2020.

Pemerintah Provinsi Maluku melalui Sekretaris Daerah, Kasrul Selang sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Kota Ambon melalui Wakil Walikota, Syarif Hadler sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kepada Ombudsman Maluku sepakat untuk segera menyesuaikan tarif rapid test sesuai dengan edaran Kemenkes. Bahwa biaya rapid test minimum di hanya Rp. 150.000,-

Ombudsman Maluku, lanjut Hasan, menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon terhadap biaya rapid test minimum itu. Dalam pengawasan surat hasil rapid test non-reaktif bagi pelaku perjalanan di lapangan. “ Ombudsman meminta komitmen pihak terkait seperti kantor Kesehatan Pelabuhan bersama Angkasa Pura dan KSOP Ambon agar secara serius melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut dengan biaya yang sudah ditetapkan itu,” ujarnya.

“ Ombudsman Maluku mengingatkan masyarakat, agar tidak perlu ragu untuk melapor ke Ombudsman jika di lapangan jika masih ditemukan tarif rapid test yang tidak sesuai. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada kami agar bisa ditindak lanjuti,” tegas Hasan. (Qin)

Ini nomor kontak Ombudsman Maluku:Telp/Sms/Whatsaap Center: 0811-146-3737 Email: pengaduan.maluku@ombudsman.go.id Facebook: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Instagram: ombudsman.maluku137 Website: www.ombudsman.go.id