MALUKUnews.co, Ambon: Polemik terkait proses pemilihan kepala desa (pilkades) yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat ini dipertanyakan oleh Anggota DPRD SBB, Melkisedek Tuhehay.

Dalam bincang bersama Malukunews.co, via ponsel, Sabtu (16/10), pagi, Melkisedek mengatakan, terasa aneh kalau kepala desa itu dipilih, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu diangkat dari perangkat adat yang ada di masing-masing desa. “ Menurut saya ini tidak adil. Pemda dalam hal ini Bupati Timotius Akerina jangan membuat diskriminasi antar dua lemabaga ini,” ujar Melkisedek.

Melkisedek yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD SBB ini, juga mengatakan, protes kelompok masyarakat terkait sikap Pemda SBB melaksanakan Pilkades juga ada benarnya. Ada diskriminasi Pemda kepada rakyat. Ini tidak adil. Saya hanya meluruskan saja jangan ada diskriminasi, Protes kelompok masyarakat itu, juga perlu didengar,” ujar Melkisedek.

Melkisedek kembali mengulangi pernyataanya, bahwa, mestinya kalau ada kepala desa di pilih, maka anggota BPD juga harus di pilih. Tapi kenyataan yang ada saat ini, pemda SBB dalam hal ini bupati, mengizinkan pemilihan kepala desa tapi sebaliknya anggota BPD diangkat secara adat, yang notabenenya diambil dari setiap soa. “ Saya harap supaya bupati harus jeli dan peka lagi atas kondisi yang saat ini terjadi di masyarakat. Suara protes mereka juga perlu didengar,” harap Melkisedek yang putra Kamariang ini. (Qin)