MALUKUnews, Ambon: Komisi II DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tito Karnavian telah sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

Penundaan ini akibat virus corona atau Covid-19 yang saat ini sedang mewabah dan tidak tau kapan kunjung usai.

Kesepakatan penundaan pilkada itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/03), kemarin.

Selanjutnya DPR meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, tidak mungkin jika DPR dan pemerintah harus merevisi UU Pilkada dalam situasi saat ini.

Terkait penundaan pilkada ini, Malukunews.co melakukan bincang khusus bersama Direktur Oprasional Prameter Konsultindo (OPK), Edison Lapalelo, Selasa (31/03) di Ambon. Oprasional Prameter Konsultindo adalah sebuah lembaga konsultan yang bergerak dibidang politik.

Perbincangan ini terkait dampak penundaan pilkada terhadap rekomendasi parpol maupun para kandidat calkada saat ini. Berikut ini adalah petikan wawancara itu:

MN (Malukunews): Apa pendapat anda soal penundaan pilkada 2020 ini ?

EL (Edison Lapalelo): Saya menundukung keputusan DPR RI bersama Pemerintah maupun KPU untuk menunda pilkada sebagai cara kita untuk menjawab kualitas demokarasi, dan sekaligus biar sebagai anak bangsa kita semua fokus dulu dan bekonsentrasi memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 ini.

MN: Apakah penundaan pilkada ini berdampak pada rekomendasi partai politik bagi para kandidat/ bakal calon ?

EL: Kita ketahui bersama, bahwa politik itu kapan saja bisa berubah. Ini menjadi alasan yang umum bagi saya untuk mengatakan, bahwa penundaan pikada ini berdampak pada dinamika dan perubahan rekomendasi partai politik kepada para kandidat. Yakini, baik yang sudah mendapat rekomendasi maupun yang belum.

Kalau alasan khusus terkait rekomendasi partai itu, yakni bisa terjadi pembatalan atau perubahan rekomendasi karena faktor external dan internal dari para kandidat.

Faktor internalnya, yaitu bila kandidat yang sudah mendapat rekomendasi bermasalah hukum dalam masa penundaan ini. Bila kandidat salah mengambil kebijakan dan atau melakukan tindakan yang melanggar norma secara universal sehingga menjadi alasan partai untuk bisa membatalkan rekomendasi.

Bila kandidat melanggar komintmen-komitmen tertentu yang dibanggun antar partai dan kandidat dalam masa penundaan ini sehingga rekomendasi bisa di batalkan.

Sedangkan kalau untuk faktor external, yakni pertama, bergeraknya kadindat yang lain dengan sentimen logistik dan jaringan yang kuat. Kedua, akumulasi senteimen kepentinggan yang terbungkus dalam propabilitas kandidat yang dimainkan, sehingga mempegaruhi partai politik dalam membatalkan atau memberikan rekomendasi pada kandidat.

Berdasakan hal-hal tersebut, maka saya dapat mengatakan bahawa penundaan pilkada akan berdampak pada dinamika rekomendasi parta Politik. Yakni, baik yang sudah diberikan/mendapatkan atau yang belum akan masih ada terjadi perubahan-perubahan yang sentimentil. Apalagi masih bersifat surat tugas dari paetai-partai politik bagi para kandidat saat ini. (Qin)