MALUKUnews, Bogor: Integritas dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah harus dimiliki tidak hanya oleh penyelenggara tapi juga peserta. Bagi penyelenggara integritas dilakukan dengan bersikap transparan dan akuntabel, sementara bagi peserta menjalankan proses dengan jujur serta menjalankan amanah ketika terpilih.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat memberikan pengarahan terkait integritas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Senin (10/2/2020).

"Kalau banyak yang kena OTT, baik itu oleh KPK maupun penegak hukum lainnya, baik itu penyelenggara maupun kepala daerahnya, itu bukan prestasi, tetapi menjadi keprihatinan kita semua, karena pengorbanan penyelenggaraan pemilihan akan menjadi sia-sia,” ujar Alex di depan peserta rapim.

Menurut Alex sudah banyak persoalan hukum yang menimpa kepala daerah, khususnya terkait korupsi, yang jumlahnya kini telah mencapai 103 kasus. Dampaknya adalah harapan masyarakat menjadi sirna, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu sangat banyak, tetapi hasilnya malah bermasalah hukum dengan KPK atau penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Indeks persepsi korupsi di Indonesia kenaikannya lamban, saya selama 4 tahun periode pertama di KPK, indeks tersebut hanya naik 5 poin. Saat ini Indonesia berada di peringkat 88 dunia, bahkan di kawasan Asean juga masih jauh di bawah Singapura. Kita hanya sama dengan Filipina dan Thailand saja, sehingga di dunia internasional, kita masih dianggap tingkat korupsinya cukup tinggi," papar Alex yang saat ini menjabat komisioner di KPK periode kedua.

Alex juga mengungkapkan, lebih dari 80 persen kasus korupsi yang menimpa kepala daerah itu terkait pengadaan barang/jasa, meskipun dalam bentuk suap atau jual beli perijinan, tetapi berhubungan dengan pengadaan barang/jasa. Hal itu menjadi celah, karena ada upaya untuk mengembalikan dana kampanye yang telah dikeluarkan kepala daerah saat menjadi kontestan pemilihan. Untuk itu, KPK terus mendorong pengadaan barang/jasa dengan e-procurement.

"Ada pertanyaan, kenapa mereka masih korupsi, itu karena mereka mempunyai kewenangan yang masih luar biasa. Berdasarkan hasil kajian Kemendagri, biaya untuk pemilihan bisa mencapai 30-40 milyar. Padahal LHKPN hanya 5-6 milyar, gaji sebagai kepala daerah juga tidak sebanyak itu, berarti itu bisa menambah hutang atau mencari sponsor dari pengusaha. KPK pernah survey, rata-rata apabila yang bersangkutan terpilih, maka sponsor pengusaha tersebut minta imbalan proyek. Dan disinilah celah korupsi tersebut," jelas mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut. (hupmas kpu Arf/foto: Ieam/ed diR) Sumber: kpu.go.id