Oleh: Mimi Kartika, Dian Fath Risalah (Wartawan republika.co.id)

MALUKUnews: Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri, membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi. Menurut pakar otonomi daerah, Prof Djohermansyah Djohan, banyak terjadi kasus korupsi di daerah yang melanggengkan dinasti politik atau politik kekerabatan.

"Banyak kasus lah, perilaku koruptif meningkat dengan ada keluarga yang memegang dinasti politik ini," ujar Djo saat dihubungi Republika, Senin (6/7).

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menyebutkan, pihaknya pernah mendata dalam kurun waktu 2010-2014, terdapat 61 daerah menerapkan praktik politik dinasti. Hasil penelitian baru-baru ini menyebutkan, jumlah itu meningkat, sehingga ada 117 daerah dengan kekuatan dinasti politik.

"Bahwa sekarang itu terakhir naik menjadi 117, jadi dari data awal saya 61 sekarang sudah jadi 117, jadi 21 persen dari jumlah daerah otonom kita," kata Djo.

Ia menjelaskan, perilaku korupsi merupakan salah satu bahaya yang kerap kali terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika politik dinasti berkuasa. Sebab, dengan kekuasaan atau kewenangan masing-masing dapat saling mengamankan dan memberikan dukungan tindakan korupsi.

Apalagi, dalam kasus dugaan korupsi di Kutai Timur, tersangkanya adalah Bupati sebagai eksekutif dan Ketua DPRD yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja kepala daerah beserta jajarannya. Dalam kasus tersebut sudah pasti tidak ada fungsi checks and balances di pemerintahan.

"Karena kalau dia punya keluarga karib, kerabatnya punya urusan-urusan, lalu dia gunting itu semua syarat-syarat, semua ketentuan yang merugikan dia," kata Djo.

Selain itu, lanjut Djo, dalam beberapa studi, kinerja pemerintahan daerah yang dikuasai politik dinasti menyebabkan daerah tersebut tidak banyak kemajuan dan tidak ada perbaikan. Misalnya, kemiskinan meningkat dan tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan warganya.

"Maraknya korupsi berkembang menjadi-jadi, lalu kemudian tata kelola pemerintahan tidak menjadi baik, kemudian peningkatan kemiskinan masyarakat juga tidak terjadi secara signifikan," ucap dia.

Ia menyebutkan, dinasti politik yang paling fenomenal terjadi di Banten. Menurut Djo, mantan Gubernur Banten yang menjabat dua periode, Ratu Atut Chosiyah memiliki jaringan kekuasannya di pemerintahan mulai dari keluarga yang menjadi pemimpin daerah kabupaten/kota, juga kerabatnya menduduki jabatan strategis birokrasi.

Tak hanya itu, hubungan kerabat Ratu Atut juga menjangkau sektor ekonomi dengan sejumlah proyek yang dijalankan. Kemudian juga kekuasannya mencapai organisasi kemasyarakatan yang strategis. Sehingga tak ada pihak lain yang mampu melawan.

"Siapa yang bisa melawan mereka. Kalau di daerah, siapa yang berani melawan bupati/wali kota yang menerapkan politik dinasti. Provinsi juga berat, apalagi di kabupaten/kota yang jauh, tidak ada," kata Djo.

Dengan demikian, tak ada sistem pengawasan yang berjalan dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sebab, kekuatan mereka sangat besar dalam membangun dinasti politik yang menjangkau semua lini.

"Kalau ada LSM, NGO, mengkritik itu bisa dilawan oleh mereka, mereka (LSM) yang mengontrol tetapi mereka yang dikendalikan. Karena dia (politik dinasti) powernya besar," ucap Djo.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu mengatakan, jika praktik politik dinasti masih terus terjadi di masa mendatang, maka demokrasi melalui pilkada langsung akan dibajak oleh kelompok elite politik. Masyarakat maupun penantang kandidat kepala daerah sekalipun tidak bisa mengalahkan mereka karena sulit memenangkan kontestasi.

Ia mendorong, ketentuan antipolitik dinasti atau pasal yang mencegah orang mendapatkan kekuasaan hanya untuk kepenting kelompok semata, diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian, ia berharap, calon-calon kepala daerah dapat memiliki kesempatan yang sama menjadi pemimpin daerah berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kekuatan politik kekerabatan. (republika.co.id)