MALUKUnews, Ambon: Anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi PKS, Rostina Hasyim dalam rapat kerja bersama dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku mengungkapkan beberapa temuannya terkait kondisi pendidikan yang memprihatinkan di daerah terluar.

Dalam rapat yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Senin (08/03), kemarin itu, Rostina memaparkan hasil kunjungan ke Maluku Barat Daya (MBD).

Dirinya menemukan masih banyaknya guru honorer yang belum diberikan SK setelah hampir lima sampai 10 tahun bekerja.

Selain itu tidak ada peningkatan kualitas dan kapasitas guru di luar sarana prasarana di lingkungan pendidikan daerah setempat seperti di Maluku Barat Daya. Serta belum adanya panitia UNBK di daerah terluar.

" Ini masalah klasik soal permasalahan guru honorer, pemerataan guru di daerah-daerah terluar Maluku. Termasuk juga ada sekolah yang hampir 10 tahun tidak ada penerimaan tenaga ASN baru sementara yang pensiun banyak, akibatnya kekurangan tenaga pendidik. Ini sangat memprihatankan," ujarnya.

Ros juga menambahkan, keadaan tersebut merupakan beberapa bagian kecil potret persoalan pendidikan di Maluku. Dengan komposisi Maluku yang berbasis kepulauan, menurutnya pemerataan pendidikan menjadi kebutuhan vital.

"Karena jauh dari ibukota, provinsi atau bahkan ibukota negara akan membuat mereka semakin tertinggal tanpa pendidikan. Masyarakat hanya bisa berubah dengan diedukasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup mereka," ungkapnya.

Di akhir penyampaiannya, Rostina berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku untuk lebih baik lagi dalam melihat dan menuntaskan masalah-masalah pendidikan di Maluku. (Red)