MALUKUnews, Ambon: Masyarakat dan Badan Saniri Negeri Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, menolak Penjabat Negeri atas nama Rivi Ramli Nukuhehe yang dilantik Bupati Abua Tuasikal, Sabtu (30/05), lalu.

Penolakan ini dibuktikan dengan aksi menyegel kantor dan balai negeri oleh masyarakat. Masyarakat menilai proses pelantikan penjabat itu tidak sesuai prosedur dan cacat hukum.

Ketua Saniri Negeri Seith, Saman Nukuhaly, yang dihubungi Malukunews.co via ponselnya, Senin (01/06), sore mengatakan, pelantikan penjabat atas nama Rivi Ramly Nukehehe itu tidak sesuai rekomendasi nama yang diajukan badan saniri. “ Pada rapat Saniri tanggal 25 Mei 2020 lalu, kami badan Saniri telah sepakat untuk merekomendasikan dan mengsulkan nama Mahyudi Honlissa ke Bupati melalui Camat, namun yang dilantik itu bukan nama yang kami rekomendasikan itu. Namun sebaliknya, yang dilantik itu bukan nama yang kami usulkan. Ini aneh dan cacat hukum,” ujar Nukuhaly.

Nukuhaly bercerita, bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 lalu, ada dua nama calon penjabat yang kami bahas. Karena ada dua nama (Rivi Ramli Nukuhehe dan Mahyudi Honlissa) maka kami badan saniri yang berjumlah 17 orang kemudian memutuskan untuk vottig. Hasil votting itu Honlissa memperoleh 10 suara dan Nukuhehe memperoleh 6 suara dan 1 suara abstain.

Lanjut Nukuhaly, karena Honlissa menang dalam votting itu, maka kami sepakat untuk mengusulkan naam Honlissa ke Bupati melalui camat Salahutu untuk proses pelantikan. “ Saat itu pak camat menyuruh kami membawa nama yang diusulkan itu ke rumahnya pada tanggal 28 Mei 2020 malam. Kami pun sudah menyerahkan nama sesuai hasil votting itu. Namun pada tanggal 30 Mei 2020 yang dilantik itu bukan nama yang kami usulkan, melainkan nama Rivi Ramly Nukehehe yang nota bene kalah votting itu,” ujar Nukuhaly dengan nada sedikit kesal.

“ Kalau Bupati tidak melantik penjabat negeri yang kami usulkan, itu pertanda badan saniri yang merupakan repsentasi dari masyarakat Seith tidak lagi dihargai dan dilecehkan. “ Kami tidak bertanggung jawab kalau terjadi chaos di negeri kami, camat dan bupati harus bertanggug jawab,” tegas Nukuhaly. (Qin)